LIPSUS: Irjen Rudi Darmoko Santer Disebut Jadi Calon Kapolri, Gantikan Kapolda NTT

“Misalnya korban yang ditemukan dalam keadaan terbakar. Masa korban yang membakar dirinya atau korban yang ditemukan di tubuh ada bekas senjata tajam. Mestinya itu sudah menjadi jejak pelaku. Tapi persoalannya, jejak pelakunya tidak ditemukan,” kata Deddy.

Kedua, penanganan kasus korupsi. Provinsi NTT masuk rangking bawah soal kesejahteraan, tapi masuk rangking atas soal potensi korupsi, karena proses pengungkapkan koruspinya kurang. 

“Kenapa selama ini sepertinya jaksa lebih agresif mengungkap kasus korupsi. Padahal, jaksa dari segi jumlah SDM lebih sedikit. Jaksa berhenti pada level kabupaten kota. Sementara kepolisian, sampai ke level desa, dari Polsek, Pospol hingga Bhabinkamtibmas,” ujarnya. Artinya tambah Dedi, dari segi jaringan, kepolisian jauh lebih lengkap, mendetail sampai kepelosok desa. 

Ketiga, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Deddy mengatakan, hal ini berkaitan dengan struktur, konstruksi hukum yang dibangun penyidik dan penuntut. “Sesungguhnya, NTT darurat TPPO tetapi seringkali penyidik keliru dalam mengkonstruksikan hukum. Sehingga pelaku bebas. Masa sih penegak hukum tidak paham. Ini jadi catatan yang mesti dibenahi,” kata Deddy.

Keempat, penanganan kasus kekerasan baik kekerasan seksual (KS), kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis, terhadap perempuan dan anak. Penyidik di beberapa wilayah juga belum maksimal menangani kasus kekerasan seksual. Mesti diperhatikan keberadaan polwan yang ada di bagian PPA. 

Baca juga: Briptu MR, Oknum Satlantas Polresta Kupang Kota Minta Korban PS Peluk, Cium Hingga  OS 

“Mesti diregenerasi. Mestinya mereka dipromosikan, masukkan yang baru dengan idialisme baru. Yang lama jenuh sehingga menjadi kontraproduksi dalam bekerja puluhan tahun di bidang itu terus,” kata Deddy.

Catatan kelima, penanganan kasus yang melibatkan oknum polisi. “Hal ini mesti menjadi perhatian bagi Kapolda NTT yang baru. Ada banyak kasus yang melibatkan oknum polisi yang tidak ditangani dengan baik. 

“Penelantaran istri selama 17 tahun keluar SP2HP, dinilai sudah daluwarsa, padahal perbuatan penelantaran itu belum selesai karena masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian kasus tilang cabul oknum Polantas, hingga kasus eks Kapolres Ngada yang menjadi isu nasional,” kata Deddy.  (vel)

==SIDE BAR 2
Kuatkan Keamanan di NTT
Anggota DPR RI Ahmad Yohan berharap kehadiran Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko semakin menguatkan keamanan di NTT. 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyebut, keberadaan Kapolda NTT baru ini paling tidak keamanan dan kenyamanan masyarakat di Provinsi NTT semakin terasa lebih baik.  "Semoga semakin aman, semakin nyaman, merasa nyaman hidup di NTT," kata Ahmad Yohan, Selasa (3/6). 

Sementara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan harapan besar kepada Irjen Rudi Darmoko dalam memperkuat sinergi antara Kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta stabilitas sosial di NTT.

Baca juga: Berkas Eks Kapolres Ngada Bolak-balik Polisi - Jaksa, APPA NTT Lapor Komisi III dan XIII DPR RI 

"Kami menyambut baik kehadiran Kapolda baru dan percaya kepemimpinan beliau akan membawa energi segar serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kamtibmas dan mendukung pembangunan daerah," ujar Johni.

Irjen Rudi Darmoko sendiri merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak mumpuni di berbagai bidang strategis, baik di bidang operasional, pendidikan, maupun manajemen kepolisian. 

“Kehadirannya di NTT diharapkan membawa kesinambungan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” katanya. (fan) 

 Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS