Opini: Problematika Visi dan Misi Versus Realisasi Janji Politik Berbasis Program 100 Hari 

Selain itu, dengan adanya efisiensi anggaran yang menjadi tantangan dalam birokrasi akan mengakibatkan keterlambatan pembangunan. 

Program yang seharusnya dapat diselesaikan dalam 100 hari, harus diundur karena masalah izin atau koordinasi yang tidak di pihak pemerintahan. 

Maka penting bagi kepala daerah untuk memahami bahwa komunikasi yang baik dan penyederhanaan prosedur birokrasi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan. 

Untuk mendukung akuntabilitas kepala daerah, masyarakat memiliki peran penting dalam proses pengawasan dan evaluasi. Dengan meningkatnya kesadaran sipil, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kinerja pemerintah. 

Hal ini bisa dilakukan melalui forum-forum partisipatif yang memungkinkan suara masyarakat didengarkan. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi salah satu indikator untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, masyarakat bisa memberikan dorongan bagi kepala daerah untuk menati janji politiknya. 

Keterlibatan ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di daerah masing-masing. 

Semakin aktif masyarakat berpartisipasi dalam proses pemerintahan semakin baik pula kualitas program yang dihasilkan.

Problematika antara visi dan misi dengan realisasi janji politik program 100 hari kepala daerah merupakan isu yang kompleks. 

Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah sering kali mengakibatkan kekecewaan. 

Namun, Kepala daerah yang memerlukan dukungan dari masyarakat perlu menghadapi tantangan dengan perencanaan yang lebih matang, penguatan birokrasi, serta jalur komunikasi yang baik. 

Hanya dengan cara ini janji-janji politik dapat direalisasikan secara efektif, bukan hanya untuk kepentingan politik semata, untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. 

Di masa depan, harapan akan lebih banyak kepala daerah yang bisa mengelola visi-misi mereka secara berkelanjutan, kedepan sangat diharapkan mereka dapat menuaikan antara ambisi dan kemampuan untuk solusi yang tepat dan konkret. (*)

Rujukan

• Yuniar, R., & S, D. (2020). Riset Kebijakan Publik Dalam Menentukan Visi dan Misi. Jurnal Kebijakan Publik, 5(2), 123-136.
• Kamaruddin, A. (202). Kualitas Janji Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Politik, 8(3), 78-89.
• Haryanto, S. (2022). Efektivitas Program 100 Hari Dalam Kebijakan Pemerintahan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 45-60.
• BAPPENAS. (2021). Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah. Jakarta: Badan Peranaan Pembangunan Nasional.
• Marina, L. (2021). Kekecewaan Masyarakat Terhadap Janji Politik. Jurnal Sosial Politik, 6(1), 34-50.
• Rahardjo, E (2021). Pengaruh Birokrasi Terhadap Realisasi Program Pemerintahan. Jurnal Alternatif Kebijakan Publik, 9(2), 200-215.
• Damar, N. (2022). Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jurnal Aktivisme Sosial, 10(1), 88-99.

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News