Opini: Menavigasi Danantara

Berpijak dari situasi itulah, disorongkan instrumen investasi Danantara. Danantara tidak secara langsung  menggunakan APBN tetapi  mengelola aset negara yang dipisahkan dari APBN, terutama dividen BUMN, untuk diinvestasikan kembali ke sektor-sektor strategis seperti hilirisasi, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Dengan begitu, Danantara didesain sebagai superholding atau perusahaan induk yang mengendalikan berbagai perusahaan besar di sektor industri sekaligus manajer investasi dari tujuh BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia dan MIND, serta Indonesia Investment Authority (INA).

Namun demikian, yang mengkhawatirkan dari superholding Danantara adalah menggabungkan empat karakteristik industri yang berbeda, yaitu industri perbankan, industri pertambangan, industri migas, dan industri teknologi. 

Tiap entitas bisnis memiliki risiko bisnis dan tantangan yang berbeda. Selain itu, dalam konsep investasi, dana investasi merupakan dana lebih yang siap hilang kapanpun. Sehingga, kalau investasinya gagal, siapa yang menanggung? 

Tidak jelas. Jika menggunakan mekanisme bail out lewat APBN terbuka lebar, namun potensi beban fiskal makin berat dan memperburuk  debt sustainability ratio.

Begitu juga dampak terhadap bank BUMN adalah risiko profitabilitas dan likuiditas bank bisa terganggu. Termasuk  bagaimana nasib depositor yang sangat dipengaruhi  struktur keuangan dan perlindungan simpanan diatur.

Persoalan lain yang perlu mendapat atensi, adalah, beberapa BUMN sudah go public dan kalau dividen yang disasar sistem pembagian ke para pemegang saham akan berpengaruh atau tidak? 

Sebab, dividen menjadi salah satu daya tarik sehingga akan berpengaruh pada harga saham.

Sebagai catatan tambahan, saat ini kepercayaan investor terhadap ekosistem bisnis sedang runtuh yang ditandai dengan anjloknya indeks harga saham gabungan, hingga 6 persen. 

Akibatnya, memicu trading halt. Padahal bursa saham Asia justru menguat (Kompas.com, 18/3/2025).

Apakah ini tanda-tanda konvergensi keruntuhan ekonomi dan struktur pasar keungan, akibat pasar merespons situasi yang tidak baik-baik saja? Boleh jadi separuh jawaban pada disiplin fiskal termasuk pembentukan Danantara.

Konsolidasi manajemen

Dalam pandangan ekonomi kelembagaan, menurut Joseph Stiglitz (2008) yang dikutip Hardy, (2025),  menegaskan SWF yang efektif harus memenuhi tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan independensi dari tekanan politik. 

Jika sebuah entitas investasi negara dikendalikan kepentingan politik, maka keputusan ekonomi akan rentan terhadap manipulasi dan pengalokasian dana yang tidak efisien.

Kerangka teoritis tersebut menuntut adanya perubahan dan upaya perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan asset recycling.