Opini: Kanker Serviks dan Perjuangan yang Belum Terlambat

Faktor Risiko dan Hambatan Pencegahan

Kanker serviks disebabkan oleh berbagai faktor medis dan non-medis. Infeksi HPV adalah penyebab utama, dengan risiko meningkat pada perempuan yang menikah atau melakukan aktivitas seksual di usia muda, memiliki banyak pasangan seksual, atau memiliki Riwayat infeksi menular seksual. 

Merokok juga berkontribusi pada perkembangan kanker serviks karena menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi HPV.

Namun, permasalahan kanker serviks bukan hanya soal medis. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut berperan dalam tingginya angka kesakitan dan kematian. 

Banyak perempuan masih kurang memahami pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini. 

Edukasi Kesehatan reproduksi sering kali minim atau bahkan dianggap tabu, menghambat penyebaran informasi pencegahan. 

Selain itu, stigma terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi membuat banyak perempuan enggan melakukan skrining. 

Faktor biaya juga menjadi kendala besar, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses layanan kesehatan terbatas.

Langkah Solutif: Edukasi, Akses, dan Perlindungan

Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks, diperlukan pendekatan menyeluruh dan keterlibatan semua pihak diantaranya:

Pertama,  peningkatan Edukasi dan Kampanye Kesadaran Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil harus lebih aktif dalam menyosialisasikan pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini.

Tokoh agama dan masyarakat perlu dilibatkan dalam mengurangi stigma terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi dan meningkatkan tingkat kesadaran dan partisipasi perempuan dalam program skrining kanker serviks.

Kedua, perluasan akses layanan Kesehatan. Di Provinsi NTT, 80 persen fasilitas kesehatan telah menyediakan layanan skrining pap smear atau IVA. 

Persentase ini perlu ditingkatkan menjadi 100 persen, terutama di daerah terpencil sehingga skrining kanker serviks mudah diakses dan terjangkau, khususnya bagi perempuan kepala keluarga, perempuan penyandang disabilitas, atau perempuan dari keluarga tidak mampu. 

Pemerintah juga harus memastikan vaksinasi HPV tersedia secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi seluruh perempuan, khususnya remaja perempuan yang belum aktif secara seksual.