Opini
Opini - Ujian Nasional Versus AKM: Apakah Kita Perlu Kembali ke UN?
Sejak tahun 2021, Asesmen Kompetensi Minimum ( AKM ) resmi diberlakukan di Indonesia untuk mengganti sistem Ujian Nasional (UN).
Mekanisme AKM juga mengadopsi sistem PISA dimana siswa yang mengikuti AKM bukanlah siswa kelas akhir dengan penggunaan jenis soal yang lebih beragam, yaitu berupa PG kompleks, menjodohkan, uraian dan isian singkat.
Soal-soal yang dirancang bertujuan untuk menelusuri proses berpikir tingkat tinggi (HOTS) siswa dalam konteks personal, sosial-budaya dan saintifik.
Hal ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak adanya disintegrasi antara pengalaman sehari-hari dan pengetahuan yang didapat di sekolah (Knowledeg in Use).
Melihat berbagai perubahan signifikan yang dibawa oleh AKM, tentu wajar jika masyarakat menaruh harapan ideal pada AKM. Belakangan ini publik mulai bertanya-tanya mengenai efisiensi pelaksanaan AKM.
Beberapa kritik mulai berdatangan, namun yang paling bergema adalah AKM dianggap sebagai penyebab murid menjadi sedikit lebih santai karena tidak ada tekanan yang berarti bagi siswa. Siswa merasa bahwa “tidak ada UN, tidak perlu belajar keras karena semua sudah pasti akan lulus.”
Selain itu, AKM juga hanya mengukur dua kompetensi utama yaitu literasi dan numerasi. Lalu, bagaimana dengan pengukuran kompetensi penting lainnya, seperti Sains? Beberapa solusi mulai digaungkan di berbagai media, dan yang paling menonjol adalah wacana untuk mengembalikan sistem UN.
Apakah UN adalah jalan sakti?
Sebagai bangsa yang besar, menstandardisasi sistem evaluasi pendidikan secara nasional, masif dan serentak merupakan tantangan tersendiri.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat mengukur kompetensi yang dibutuhkan zaman, dengan penggunaan instrumen yang tepat.
Menurut hemat saya, AKM telah dirancang dengan sangat baik berdasarkan dasar pemikiran dan framework yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan tuntutan global.
Soal-soal yang dirancang dengan tingkat kognisi yang lebih tinggi dapat melatih siswa untuk bernalar dalam konteks tertentu, meninggalkan cara lama yang menekankan penguasaan materi dengan kontekstualisasi kehidupan sehari-hari yang kurang terintegrasi.
Namun demikian, investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa langsung dilihat dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Penanaman kebiasaan berpikir HOTS tentu membutuhkan waktu, konsistensi dan juga dukungan dari berbagai pihak.
Lalu, bagaimana dengan ketiadaan pressure bagi siswa pada AKM? Saya ingin membantah argumen ini dengan beberapa aspek tinjauan.
Pertama, saya rasa kita perlu kembali pada tujuan utama AKM; membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan abad 21 agar berdaya saing global.
Tidak dapat dipungkiri, revolusi industri 5.0 saat ini membutuhkan angkatan kerja yang mengedepankan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.
Lidwina Felisima Tae
Universitas Timor
Asesmen Kompetensi Minimum
AKM
Ujian Nasional
Opini
POS-KUPANG.COM
Opini - Ujian Nasional Versus AKM
| Opini: Ketika Alam Diperlakukan Salah- Pelajaran Lama dari Thales dari Miletus |
|
|---|
| Opini: BPK Satu-satunya Penentu Kerugian Keuangan Negara di Proyek Konstruksi |
|
|---|
| Opini: Pekerja Platform Tanpa Payung |
|
|---|
| Opini: Ketika Meritokrasi Tersisih - Ancaman Nepotisme di Tengah Melemahnya Pengawasan ASN |
|
|---|
| Opini: Mutis dan Kita |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Lidwina-Felisima-Tae-Dosen-Unimor.jpg)