Alokasi PPPK di NTT Hampir 10 Ribu, Terbanyak untuk Guru

Dari sisi status, identitas PPPK paruh waktu sama dengan PPPK umumnya. Disamping itu, mengenai pembiayaan akan diserahkan pemerintah daerah yang menyesuaikan dewan upah minimum provinsi atau UMP setempat. 

Sementara itu, bila dikemudian hari terdapat formasi baru yang dikeluarkan Menpan RB, para PPPK paruh waktu diangkat tanpa melalui seleksi. Pendasaranya menggunakan data yang ada. 

"Sehingga saya mengharapkan, jika hari ini belum diangkat menjadi PPPK jangan berkecil hati, jangan kecewa. Karena, pemerintah telah membuat suatu skema yang luar biasa dalam rangka menyelesaikan tenaga non ASN di seluruh Indonesia," ujarnya. 

Dia meminta semua pegawai non ASN bisa bersabar dan menanti berbagai kebijakan yang bakal diteken pemerintah. Yos mengaku, ia sendiri telah menyampaikan berbagai kondisi itu ke semua pegawai non ASN di NTT. 

Yos Rasi menambahkan, secara aturan telah ada kepastian bahwa mulai Januari 2025, tidak ada lagi pengangkatan pegawai non ASN. Akan ada tindakan yang dikenakan jika terbukti. Sebab, itu sudah ada aturannya. 

Bagi yang belum atau ingin menjadi seorang pegawai, kata dia, pemerintah menyiapkan ruang yakni seleksi CPNS dan PPPK umum berdasarkan analisis kebutuhan jabatan yang diusulkan unit tiap pemerintah. 

"Bedanya sistem CPNS dan PPPK umum menggunakan sistem pasing grade. Dan berkompetisi sesuai formasi," ujarnya. 

Dia memaparkan lebih lanjut mengenai penyebaran pegawai non ASN yang ada di lingkup Pemprov NTT. Paling banyak pegawai non ASN berada di Badan Pendapatan dan Aset Daerah. 

Unit itu memiliki banyak pelayanan yang tersebar hampir di seluruh daerah. Kemudian, sebaran paling banyak kedua ada di dinas pendidikan. Unit ini memiliki dua sumber pembiayaan bagi guru non ASN yakni APBD Provinsi dan dana BOS maupun komite. 

Selanjutnya sebaran pegawai non ASN paling banyak ada di dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang, nomenklatur dinas sebelumnya mengharuskan keberadaan UPT hingga tingkat kabupaten/kota.

"Data awal tenaga honorer kita ada 8 ribuan. Dari total ini tenaga honorer sumber pembiayaan dari APBD sebanyak 5.600. Tapi ada pengurangan sana sini, jadi sisanya tidak sampai angka itu. Sumber dari dana BOS dan Komite untuk para guru, totalnya itu ada sekitar 2 ribu," ujarnya. 

Para guru, tambah Yos Rasi, pada seleksi kali ini lebih didorong karena sudah memiliki data di Dapodik. Disamping, semua tenaga honorer yang sebelumnya sudah terdaftar di pangkalan data Kemenpan RB. 

Menurut dia, dari 8 ribuan pegawai dari 9.918, masih aktif bekerja sampai dengan saat ini. Panitia seleksi PPPK kali ini lebih ketat dan memastikan secara detail mengenai administrasi dari tiap peserta, termasuk rekomendasi atau ijin dari dinas tempat peserta itu bekerja. 

Baca juga: BKD NTT Launching Sistem Informasi Kepegawaian 

Seleksi itu dilakukan dilakukan di empat lokasi yakni Kota Kupang, NTB, Maluku dan Bali. Peserta yang mengikuti di luar NTT adalah orang NTT yang selama ini bekerja di luar wilayah.

"Mereka secara data sudah terekam di database BKN sehingga diperbolehkan untuk mengikuti di NTT, kita juga menerima," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS