Opini: Hyperrealitas Pilkada dan Ilusi Kekuasaan Baru

Di sisi lain, kepala daerah terpilih harus berkomitmen untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan. 

Kebijakan publik harus berbasis data, melibatkan partisipasi masyarakat, dan fokus pada solusi jangka panjang. 

Masalah-masalah seperti kemiskinan dan stunting tidak bisa diselesaikan dengan program sementara; mereka membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh akar masalah.

Masyarakat juga harus memanfaatkan ruang-ruang publik untuk berdiskusi dan menyuarakan pandangan mereka. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habermas, ruang publik adalah tempat di mana rasionalitas dan demokrasi dapat berkembang. 

Dengan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah, janji kampanye dapat diwujudkan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Mengingatkan Masyarakat untuk Tetap Kritis

Euforia pasca-pilkada adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh mengaburkan realitas. 

Masyarakat harus memahami bahwa perubahan tidak datang hanya dari pergantian pemimpin, tetapi juga dari partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik. 

Sikap kritis terhadap kekuasaan baru adalah langkah awal untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye tidak hanya menjadi retorika kosong.

Dengan menghindari jebakan hyperrealitas, NTT memiliki peluang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Kepala daerah terpilih harus menjadi pemimpin yang berani menempatkan kepentingan publik di atas tekanan politik, sementara masyarakat harus terus menjadi pengawas yang aktif dan kritis. 

Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, mimpi untuk mengatasi kemiskinan, stunting, dan tantangan lainnya dapat menjadi kenyataan. (*)