Opini: Demokrasi Digital

Demokrasi tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang mahir beradaptasi dengan teknologi. Ia harus menjadi alat pemberdayaan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. 

Sebab kalau tidak demikian, demokrasi digital yang idealnya inklusif justru memperkuat eksklusi sosial dan politik.

Padahal, pilkada NTT bukan hanya ajang politik lokal, tetapi juga gambaran nyata bagaimana ketimpangan infrastruktur digital dapat mengancam kualitas demokrasi di era modern.

Demokrasi Digital yang Inklusif

Untuk bisa keluar dari masalah ketimpangan infrastruktur ini, penerapan demokrasi digital yang inklusif harus menjadi prioritas. 

Harus dipastikan, setiap individu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, harus mendapatkan akses setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. 

Tanpa itu, demokrasi digital berisiko menjadi sistem yang melestarikan ketimpangan yang sudah ada.

Dalam konteks ini, Pemerintah harus segera mengambil langkah ekstensif dan visioner. Investasi infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, menjadi kunci. 

Pembangunan jaringan telekomunikasi, pemasangan menara seluler, dan pengembangan teknologi terkini harus diprioritaskan. 

Hal ini penting supaya seluruh warga NTT dapat mengakses informasi politik secara setara dan membuat keputusan yang benar-benar didasari fakta, bukan distorsi.

Dengan membangun infrastruktur digital yang merata dan terjangkau, Pilkada NTT dapat menjadi model bagaimana demokrasi inklusif diwujudkan di era digital. 

Suara seluruh pemilih, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, akan terhitung dan diperhitungkan. 

Mereka tidak lagi menjadi penonton, melainkan pemain utama yang menentukan arah politik daerahnya.

Demokrasi digital akhirnya bukan sekadar formalitas, melainkan sarana transformasi sosial yang menantang ketimpangan. 

Ia menjadi alat pemberdayaan bagi mereka yang selama ini termarjinalkan, bukan sekadar seremonial bagi segelintir elite yang menguasai teknologi.