Opini: Pilkada Ceria

Patut disayangkan bahwa sudah sering terjadi, Kepala Daerah terpilih itu tidak atau kurang memahami seluk-beluk pemerintahan. Para kepala di kantor-kantor dan bidang masing-masing yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman digonta-ganti sesuai selera pemangku baru yang datang menduduki jabatan yang baru direbut, kursi kepala daerah.

Ada satu dua yang melawan tetapi umumnya menyerah karena sadar bahwa waktu proses pemilihan, entah terang-terangan atau secara terselubung memang tidak mendukung kepala daerah baru ini. 

Pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai visi-misi calon yang terpilih entah nyambung atau nyeleweng dengan yang lama, kurang diperhatikan. “Pokoknya saya sudah menang, saya punya hak untuk atur daerah ini.”

Seolah kalimat ini yang menjadi dasar berbagai keputusan untuk membuat mutasi tugas atau tempat dengan alasan demi penyegaran atau balas jasa bisa juga balas dendam.

Ungkapan penulis ini benar sedikit atau banyak, terserah pada tafsiran masing-masing pembaca, tetapi penulis dengan sadar menulis ini sebagai bahan permenungan dan pertimbangan untuk merobah sistem pemilihan langung ini ke arah pemilihan atas dasar musyawarah-mufakat.

Jam-jam pengumuman hasil Pilkada menjadi jam-jam panas, mendidih di otak dan hati. Telinga dipasang pada siaran media tentang hasil perolehan suara. Pemilihan yang diberi nama pesta demokrasi sudah usai, tunggu hasil akhirnya, berhasil atau tidak berhasil, menang atau kalah. Menang kepala tegak, kalah kepala tertunduk ibarat kembang layu diterpa terik surya. 

Pada malam pengumuman hasil, biasa terjadi pawai kemenangan biarpun hasil belum diumumkan secara resmi. Kalau sudah resmi diumumkan hasil pemilihan, pihak yang menang atau terpilih, langsung mengadakan syukuran adat dan keagamaan.

Doa-doa syukur dan pujian kepada Tuhan didaraskan dan pesta ria ceria diadakan atas kepedihan malah genangan air mata pihak yang kalah, tidak terpilih atau dengan istilah hiburan, kemenangan yang tertunda untuk lima tahun.

Tulisan ini tidak bermaksud persalahkan siapa-siapa. Penulis ungkapkan isi hati penulis sendiri yang pernah melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tragis ini. Kalau ada yang sepakat dengan ungkapan dalam opini ini, mari sama-sama pikir, usul dan cari cara yang lebih cocok untuk masyarakat kita di Republik Indonesia ini 

Bayangkan, sedikit pihak yang berpesta pora, bergembira ria atas hasil pemilihan sedangkan sebahagian besar dibiarkan gunda gulana atas hasil yang diperolah. Sakit. Sakit akibat demokrasi yang keliru diterapkan di Indonesia. Kalau praktek dengan berbagai gejala yang buruk ini dibiarkan maka ada kerugian besar yang akan dialami oleh kita bangsa Indonesia, pertama, ambruknya kekerabatan yang menciderai kemanusiaan yang adil dan beradab, persis seperti yang tercantum dan bergema dengan indah dan gemuruh dalam sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Sistem pemilihan langsung ini melawan tiga hal pokok, kemanusiaan, keadilan dan keberadaban. “Kemanusiaan” diciderai karena selama masa kampanye sesama pasangan calon bersama kerabat dan kroni dianggap musuh yang harus dikalahkan.

Saling menjelekkan dan melukai hati dianggap biasa dan wajar dalam  apa yang diyakini sebagai demokrasi olahan Indonesia.

Hal kedua yang dirusakkan, adil, keadilan, rasa keadilan. Sama sekali tidak adil setiap pasangan itu dibiarkan berlomba di lapangan tanpa mempertenggangkan kemampuan pengaruh, dana dan sarana 

Ini ibarat pertandingan bola kaki antara anak SMA dengan anak SD, atau ibarat adu tinju yang dibiarkan antara kelas terbang dan kelas berat. Aduh,  adu nasib. Heran bahwa kita bertempik sorak atas ketidak-adilan ini.

Hal ketiga yang diinjak-injak ialah “ke-beradab-an”. Sesama yang biasa disalami tidak lagi disalami malah dizalimi. Kekurangan malah keburukan pasangan lawan didiskusikan dan dipublikasikan atau lebih runyam lagi, ejekan dan fitnah disebarkan tanpa ada yang mau bertanggung-jawab.