Opini: Pilkada Ceria

Luka yang merobek keberadaban ini sulit disembuhkan, malah bisa berlangsung betahun-tahun dan turun-temurun. Ada yang membela, hal itu wajar dalam kedewasaan berdemokrasi. Ini tidak wajar.

Pasangan yang menang, silahkan laksanakan amanat kemenangan. Pasangan yang kalah, harap sabar dan pasrah. Dua belah pihak, yang menang dan kalah, sama-sama korban sistem demokrasi yang salah diterapkan di Indonesia saat ini.

Dengan sistem pemilihan atas dasar musyawarah-mufakat yang harus diwaspadai ialah adanya nepotisme dan dinasti. Hindari nepotisme, utamakan keluarga, sahabat dan kerabat tanpa melihat kepantasan “fit”  dan kepatutan atau kelayakan, “proper”. Hindari sistem dinasti, turunan,  yang menganggap turunan sendiri yang paling berhak untuk berkuasa di dunia ini.

Pemilihan langsung yang memboros begitu banyak tenaga, dana dan waktu dihentikan, bukan disederhanakan. Jumlah orang yang dipercayai untuk mewakili dalam memilih dan menentukan kepala pemerintahan diberi kepercayaan untuk menahan nafsu serakah, memakai nalar yang jernih, naluri yang manusiawi dan nurani yang ber-Tuhan. 

Di berbagai jenjang, mulai dari RT sampai tingkat Nasional, diharapkan para wakil sajalah yang bermusyawarah-mufakat. Tugas musyawarah ini harus didasarkan atas  keseimbangan antara Nafsu + Nalar + Naluri + Nurani dalam diri pribadi setiap manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta. (Kwadran Bele, 2011). 

Mari kita saling menghargai sesama untuk menjadi pemimpin tanpa harus tusuk surat suara dan dihitung jumlah sebagai penentuan kalah-menang. Kepantasan (fit) dan kepatutan (proper) seorang pemimpin, termasuk Kepala Daerah dan Kepala Negara tidak harus ditentukan dengan jumlah suara, tapi yang dibutuhkan adalah mutu keterpaduan antara empat unsur ini dalam diri pribadi, yaitu: nafsu + nalar + naluri + nurani.

Ini yang secara ringkas disebut suara hati nurani. Baik yang memilih maupun yang dipilih kalau memakai hati nurani sebagai ukuran, maka masyarakat kita pasti adil dan makmur.

Kita semua bekerja supaya pembangunan terlaksana dengan baik,  benar, bagus dan berguna. Itu akan terjadi kalau dikerjakan oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemimin yang hikmat dan bijaksana.

Masalah yang paling merusak tatanan masyarakat kita yaitu KKN, Korupsi – Kolusi – Nepotisme akan terkikis habis kalau proses pemilihan dan penetapan pimpinan pemerintahan terlaksana secara Pancasilais. 

Tidak ada kalah menang. Kalah menang itu hanya dalam pertandingan atau peperangan. Yang ada yaitu terpilih dan tidak terpilih. Terpilih secara musyawarah bukan atas dasar surat suara. Bayangkan, berapa banyak duit akan dihemat kalau sistem pemilihan langsung ini diganti dengan sistem musyawarah. Tidak perlu ada 

KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Tidak perlu ada pembangunan TPS, tempat pemungutan suara, cetak jutaan lembar surat suara, dan paku untuk tusuk surat suara itu pun lebih dipakai untuk paku kayu bangunan rumah agar kokoh.

Tulisan ini sebatas ungkapan rasa dan karsa dari seorang pemerhati. Pengkajian, perubahan, perumusan dan pengetrapan diserahkan kepada para ahli di bidangnya masing-masing, ahli ketata-negaraan, ahli hukum, sosial – politik, ekonomi, keuangan dan segala bidang keahlian yang terkait.

Penulis tetap berpegang pada pendirian, robah sistem pemilihan langsung ini dan diganti dengan sistem pemilihan dan penentuan secara musyawarah-mufakat. Cukup disiapkan ruang, waktu dan sarapan secukupnya untuk para peserta musyawarah di berbagai jenjang. Hemat waktu, hemat tempat, hemat dana dan tenaga.

Semuanya itu harus didasarkan pada iman dan penghayatan pada Tuhan asal dan tujuan hidup setiap kita yang manusiawi, adil dan beradab, bersatu, bermusyawarah mengupayakan kesejahteraan bersama.

Salam untuk semua rekan pemerhati dan terutama untuk semua ahli di bidang masing-masing. Untuk memperbaiki diri kita manusia tidak ada yang namanya terlambat. Semuanya itu tepat pada waktu dan tempat yang tepat.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS