Opini: NTT Menuju Satu Kesatuan Ekonomi Pariwisata

Transformasi NTT berupa “New Teritory tourism sebagai arah perubahan menuju “Nusa tiada Tara-nya atau “Nasib Tanpa Tunggakan” hanya jika sistem pariwisata kuat, terutama birokrasi. 

Tentu saja sistem phentahelix sebagai skema kolaboratif tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan dalam kerangka paradigma pariwisata holistik adalah penyangga terkuat sistem pariwisata nantinya.

Pariwisata Terpadu

Konsep keterpaduan merujuk konteks antar pelaku, antar sektor dan antar wilayah. dibutuhkan master plan pariwisata terpadu dengan kajian dan studi yang lengkap tentunya, baik dalam penentuan porsi urusan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. 

Begitu pula dalam hal kepentingan lintas sektor serta paling penting memastikan peta pembangunan kepariwisataan itu dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan yang berkeadilan sosial terutama bagi masyarakat lokal NTT sebagai daerah kepulauan, perkara konektivitas antar pulau sekaligus koneksi antar berbagai destinasi menjadi perhatian penting. Infrastruktur transportasi antarmoda terus diperbaiki. 

Catatan kecil saja agar moda laut sebagai pusat lalu lintas aktivitas kepariwisataan perlu dibenahi serius dan segera.

Penataan graf transportasi laut itu sangat penting, sebagai upaya awal mitigasi bencana, mengingat kasus tenggelam dan terbakarnya beberapa kapal wisata yang terjadi belakangan ini, itu sangat mengganggu aktivitas pariwisata sekaligus
menodai citra kepariwisataan soal keamanan dan keselamatan wisatawan, di NTT.

Terlepas berbagai sebab musabab musibah kebencanaan pariwisata itu, tampaknya penting untuk segera penyesuaian kebijakan secara komplit baik tindakan secara struktural seperti keberadaan penanda kebencanaan termasuk tanda bahaya setiap rute transportasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan sebagainya.

Begitu pun tindakan non struktural seperti penguatan kesadaran pariwisata berbasis tangguh bencana, sertifikasi para pengurus dan pelaku pariwisata hingga urusan profesionalitas dalam satu kesatuan aktivitas kepariwisataan baik birokrasi maupun pihak swasta ( travel agen, Hotel, pengelola kapal dan sebagainya).

Selain itu, faktor digitalisasi adalah suatu terobosan yang sangat baik untuk fasilitasi akses pariwisata bebas rintangan termasuk rintangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Bagaimanapun, pariwisata NTT membutuhkan transformasi tata kelola secara digitalisasi. 

Semua hal tersebut di atas diperhatikan untuk memastikan terciptanya ekosistem pariwisata berkelanjutan, terpadu dan terintegrasi menuju NTT sebagai satu kesatuan ekonomi pariwisata.

Catatan Penutup

Pemerintah pusat telah membuat peta baru gerak perekonomian daerah NTT, jalannya adalah pariwisata, meski bukan jalan tol tapi bukan pula jalan yang menyesatkan. Laju pembangunan di sektor kepariwisataan terus di back up oleh
pemerintah pusat.

Sejalan dengan rencana strategis pemerintah Pusat, Pemerintah daerah harus mampu menggerakan seluruh sumber daya daerahnya, Alam dan Manusia, terutama dalam hal penguatan SDM.