Opini: NTT Menuju Satu Kesatuan Ekonomi Pariwisata

Oleh: Hiron Gan
Ketua Dewan Pengurus MAsyarakat EKOnomi PariwisaTA– NTT

POS-KUPANG.COM - Sesungguhnya narasi indah Pariwisata Super Premium belakangan ini telah menjadi faktor penggerak perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur ( NTT). 

Pemerintah daerah menjadikan pariwisata sebagai leading sector pembangunan, bukan tanpa alasan. Setidaknya karena yakin dengan ketersediaan potensi wisata yang tampak komplit adanya sebagai paket ekonomi masa depan daerah ini.

Sejauh ini sudah terdeteksi 1.637 destinasi wisata yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota ( Data terbaru dinas Pariwisata NTT ). 

Sambil eksplorasi lebih banyak lagi potensi yang ada untuk peningkatan ketersediaan dan keberadaan spot wisata, inovasi dan transformasi kepariwisataan terus dilakukan untuk menjamin "daya tarik, daya jual dan daya keberlanjutan" semua paket pariwisata tersebut, baik yang kategori unggulan, populer maupun spot wisata penyangga lainnya ( Key Tourism Area & Destination tourism Area).

Harapan menuju NTT sebagai satu kesatuan ekokomi pariwisata adalah suatu keniscayaan. 

Tentu model pengembangan dan pengelolaan semua paket pariwisata yang ada membutuhkan kajian, studi dan riset yang relevan terutama dalam hal transformasi "pariwisata terpadu NTT"  keterpaduan dimaksud mencakup antar sektor, antar wilayah serta antar pelaku pariwisata. 

Begitu pula terkait koridor pertumbuhan dan pemerataan terkait peta gerak ekonomi pariwsata, sedemikian sehingga berdampak secara nyata pada perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat setempat.

Potret NTT sebagai the ring of beauty itu suatu gambaran yang sangat menjanjikan, sebagai salah satu latar utama pesona pariwisata Indonesia. 

Kini Labuan Bajo sebagai satu dari lima destinasi pariwisata super premium, tentu dijadikan paket utama. andalan atau unggulan pariwisata NTT.  Suatu waktu NTT boleh jadi sebagai paket utama pariwisata Indonesia, selain Bali tentunya.

Fungsi Pemerintah Daerah

Secara sengaja penulis memilih kata “fungsi” dalam konteks respons pemerintah daerah, semata mata untuk menunjukan peran strategis dalam gayung sambut rencana strategis nasional terkait pembangunan pariwisata. 

Sebab sejauh ini pemerintah daerah tersorot kritis keberadaannya yang terkesan hanya sebagai panitia pelaksana kebijakan dari pusat, nyaris tanpa ( posisi lemah) bargaining soal kepentingan lokal dan segenap pertimbangan aspek lokalitasnya.

Artinya, Pemda mesti menyikapi secara strategis, setidaknya dalam upaya agar pembangunan sektor pariwisata itu tidak tercerabut dari akar rumput atau aspek lokalitasnya. 

Hemat penulis, fenomena ketercerabutan ( Dissembeddness phenomenon) itu adalah akar masalah dalam setiap proses pembangunan.