Opini: Jalan Terjal Demokrasi dan Diskursus Politik Gagasan

Oleh: Stef Sumandi
Aktivis Pemuda Katolik, Tinggal di Maumere

POS-KUPANG.COM - Berita-berita media terakhir melansir banyak rekomendasi calon kepala daerah (cakada) dari beberapa partai politik peraih kursi legislatif pada pemilu 2024 yang lalu.

Tujuan rekomendasi itu tentunya merupakan rahasia masing-masing partai politik dan para kandidat. Namun, kabar ini menandakan sudah kandidat yang ingin maju dalam perhelatan politik lima tahunan ini.

Melihat fenomena ini, rakyat tentunya akan mulai mempersiapkan diri untuk menerima para kandidat yang akan datang menemui konstituen masing-masing. Ada banyak misi yang tertanam dalam benak para kandidat.

Tetapi yang jelas bahwa rakyat berharap akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ini. Dialektika antara masalah rakyat dan tawaran gagasan para kandidat menjadi diskursus yang dinamis nantinya.

Fenomena Patronase dan Primordialisme

Pada momentum yang sama, kita baru saja melewati dinamika pemilu 2024 yang lalu. Peristiwa yang terjadi sepanjang kontestasi berlangsung merupakan catatan sejarah yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Realitas krisis demokrasi menjadi kekuatiran banyak kalangan ketika pemilu dilaksanakan. Pergeseran praktik politik ideologis menjadi pragmatis tidak terelakan.

Diskusi di warung-warung kopi, tempat pesta, tempat duka dan tongkrongan di lorong-lorong kecil tidak luput dari obrolan tentang politik uang. Prof. Edward Aspinall dari Departemen of Political and Social Change, ANU mengemukakan hasil penelitiannya bahwa politik uang masih mewarnai pemilu di negara-negara Asia Tenggara.

Sebut saja Filipina, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Pola patronase dikatakannya seragam hanya berbeda istilah. Apa yang di Indonesia disebut serangan fajar sama dengan istilah The Night Of The Barking Dogs di Thailand. Demikian pun di Papua Nugini ada operasi Malam Setan (UGM,2013).

Gejala patronase ini pun semacam investasi jangka panjang dalam tradisi politik pragmatis. Ia berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi suatu daerah. Dimana penggelontoran dana politik uang makin meningkat setiap periode.

Dari kabar yang beredar, tahun 2019 misalnya ongkos politik uang di daerah miskin masih berkisar antara Rp.50.000-100.000/kepala. Kesaksian mengejutkan justru terjadi tahun 2024 sudah meningkat Rp.300.000/kepala.

Ward Berenschot penulis buku Democracy for Sale mengatakan ongkos politik menjadi sangat mahal karena praktik politik uang ini, (kompas,17/12/2023).

Itu artinya biaya politik kita mestinya dapat ditekan seminimal mungkin apabila politik uang bisa ditekan pula. Di sini kinerja Badan Pengawas Pemilu tidak hanya punya ‘badan’ tetapi juga kerja ‘otak dan hati’ dalam pengawasan sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kecenderungan patronase ini ikut menciptakan demokrasi kita seolah hanya milik orang-orang kaya. Kaum borjuis yang terlilit erat dengan elit oligarki dapat saja mendagangkan suara rakyat untuk kepentingan menumpuk kekayaan semata.