Opini Pos Kupang
Menyoroti Kebijakan Pemda NTT Soal Jembatan Palmerah
Opini Andre Koreh menyoroti kebijakan Pemda NTT soal pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur
Jika benar ada alternatif investor, mestinya secara bijak Pemda NTT bisa sandingkan dengan progres yang sudah dicapai PT. Tidal Bridge Indonesia selama ini untuk dinilai secara fair.
DPRD NTT- pun bisa bersikap dengan memanggil semua pihak terkait, lakukan RDP termasuk investor alternatif yang katanya lebih siap dan lebih bagus itu, untuk dimintai kejelasan tentang proyek ini.
Setidaknya dengan RDP, Pemda NTT dan DPRD NTT sudah bersikap karena ada aset daerah yang belum optimal dimanfaatkan.
Untuk diketahui, progres proyek PLTAL Larantuka ( Palmerah ) saat ini dimana investor PT. Tidal Bridge Indonesia yang mendapat dukungan pembiayaan penuh dari FMO ( Bank Pembangunan Belanda ), saat ini memasuki tahap - tahap akhir persiapan Penandatanganan MoU Empat Pihak antara Kementerian PUPR, PLN , PT. Tidal Bridge dan Pemda NTT , difasilitasi oleh Deputy II Kantor Staf Presiden ( KSP ) RI.
Hal ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama di Bina Graha, tanggal 26 Maret 2024 yang lalu. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang akan dilangsungkan pada Senin, 6 Mei 2024 di KSP Bina Graha - Jakarta mendatang, guna membahas detail MoU Empat Pihak. Pemda NTT diharapkan hadir dan berkontribusi positif pada pertemuan kedua ini hingga MoU ditandatangani .
Selanjutnya diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan Penandatanganan Kontrak Kerja Antara PT. PLN Persero dan PT Tidal Bridge Indonesia hingga pelaksanaan FEED ( Front End Engeneering Desain ) hingga pencairan uang muka oleh FMO sebagai penyandang dana, dilanjutkan dengan serangkaian uji coba lapangan, maka Ground Breaking atau Peletakan Batu Pertama bisa dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2024.
Pertanyaanya , jika semua tahapan proses untuk merealisasikan mimpi rakyat NTT khususnya di Larantuka yakni memiliki jembatan kebanggaan antar pulau, yang juga ada PLTAL ( Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut ) dimana PLN dan PUPR siap mendukung, PT. Tidal Bridge dan FMO siap membangun dan membiayai , Pemda NTT mestinya tak punya alasan untuk bersikap dingin apalagi menolak proyek bagus, unik dan bermanfaat untuk orang banyak.
Setelah semua syarat dan ketentuan terpenuhi, berbagai pertimbangan dan resiko sudah diperhitungkan, termasuk kesepakatan harga jual listriknya, ditengah kebutuhan NTT akan investasi untuk memperkuat fiscal daerah, bukankah kehadiran proyek ini menjadi salah satu solusi bagi peningkatan PAD NTT?
Maka secara berseloroh bisa dikatakan, “Pemda NTT mestinya tinggal bilang “ ho’o “ saja, atas semua upaya dan kerja panjang nan berliku yang sudah dilakukan selama 8 tahun ini dengan minim resiko, maka NTT akan punya jembatan unik dan ikonik di dunia”.
Bukankah PJ. Gubernur NTT yang berdarah Adonara, patut pula meninggalkan legacy harum dan tercatat dalam sejarah pembangunan NTT walau bertugas hanya sebentar?
*).
- Kuasa Direktur PT. Tidal Bridge Indonesia
- Ketua Wilayah PII NTT
- Dekan FT- UCB Kupang
- Ketua Pusat Study Jasa Konstruksi - UCB Kupang
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Opini-Andre-Koreh-Sekali-Lagi-Tentang-Pinjaman-Daerah.jpg)