Saat Sidang Putusan, Hakim MK Bakal Baca Dua Permohonan Sengketa Pilpres

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Sulistyowati Irianto berharap nantinya hakim MK pada putusannya tak hanya jadi corong Undang-Undang.

"Hakim MK itu memikirkan sesuatu pertimbangan yang melampaui analisis doktrinal. Itu artinya apa MK tidak sekedar menjadikan diri sebagai corong Undang-Undang saja," kata Sulis dalam acara Landmark Decision MK, Jakarta, Jumat 19 April 2024.

Baca juga: Herzaky Mahendra Putra: Demokrat Ikhlas Parpol Lain Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Baca juga: Din Syamsuddin Berbaur di Tengah Massa: Hasil Pilpres Puncak dari Semua Kecurangan

Sulis mengatakan bahwa MK sebagai penjaga gerbang terdepan konstitusi. "Terutama ada pasal 22 E yang menyatakan asas pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu perintah konstitusi," tegasnya..

Sulis menegaskan, jika MK memilih menjadi corong UU itu sudah ketinggalan zaman.

"Kenapa? Karena Undang-Undang tidak pernah bisa mengejar perkembangan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat. Terutama karena ada temuan sains dan teknologi digital," tegasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS