Herzaky Mahendra Putra: Demokrat Ikhlas Parpol Lain Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

POS-KUPANG.COM – Partai Demokrat Ikhlas kalau partai-partai politik yang lain, sama-sama kumpul di Koalisi Prabowo – Gibran. Bergabungnya partai-partai politik itu untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini.

Namun sebagai partai pengusung, Demokrat tentunya mendukung penuh apapun langkah yang diambil Prabowo Subianto saat ini maupun pada hari-hari yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra sebagaimana dikutip Pos-Kupang.Com dari tribunnewas.com, Jumat 19 April 2024.

"Siapa aja bebas (parpol yang ingin bergabung). Bagi kami sangat terbuka. Kalau Demokrat mendukung penuh apapun langkah yang diambil oleh Pak Prabowo," kata Herzaky yang juga Juru Bicara Partai Demokrat tersebut.

Dikatakannya, bahwa partai politik pengusung Prabowo-Gibran, punya tanggung jawab besar terkait visi misi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

"Kita ingin (visi dan misi) berjalan dengan baik. Karena bagi kami kepentingan masyarakat bangsa dan negara bisa menuju Indonesia emas 2045," ujarnya.

Menurut dia, meski saat pilpres tiap parpol berbeda pandangan, berbeda kubu, namun saat ini silahkan melebur menjadi satu dalam perjalanan dari 2024 sampai 2029.

"Kalau langkah ini yang dipilih Pak Prabowo, kami siap dukung. Kalau pun misalnya beliau memilih sudahlah nggak apa-apa, ada sebagian oposisi, ada sebagian yang di dalam, itu juga kami dukung," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa apa pun langkah presiden ke-8 terpilih Prabowo Subianto itu, pihaknya yakin itu merupakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.

"Demokrat, Mas AHY, Pak SBY akan sepenuhnya bersama Pak Prabowo dari 2024-2029," tegasnya.

Demokrat Ingatkan Soal Jatah Menteri

Sebelumnya,Partai Demokrat mengingatkan Partai Golkar soal tuntutan jatah kursi Menteri yang sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Terhadap hal tersebut, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan bahwa penetapan komposisi menteri di kabinet nanti merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman dikutip dari Kompas.com Senin 18 Maret 2024.

Meski begitu, menurut Herman, mengenai posisi menteri tentu presiden bakal berbicara dengan pimpinan partai politik koalisi.