Refleksi Ekonomi dan Program Unggulan

Oleh: Habde Adrianus Dami
Lulusan Pascasarjana UKSW, Salatiga. Pengamat Kebijakan Publik

POS-KUPANG.COM - Pemimpin merupakan entitas tempat rakyat bersandar. Namun, adalah suatu ironi jika seluruh persoalan bangsa dan rakyat kita serahkan bulat-bulat kepada pemimpin, yang mengklaim sebagai representasi kepentingan publik dalam mengelola perbaikan nasib rakyat.

Sebab, rakyat kebanyakan begitu kecewa dengan tebaran janji-janji program pemilu yang tidak sesuai kenyataan. Meskipun begitu, disadari bahwa dalam penetapan program ada banyak faktor yang berpengaruh dalam kompleksitas persoalan.

Dengan kompleksitas ini, tidak semua program dapat dimutlak-multakkan. Singkatnya, sering ada deviasi atau hal-hal yang belum memiliki penjelasan rasional.

Karena itu, apabila kita membaca hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting, (CNN, 2024), atas tiga program unggulan yang digagas para Capres-Cawapres seperti : tunjangan ibu hamil (Anies-Muhaimin); makan siang dan susu gratis, (Prabowo-Gibran), dan satu keluarga miskin, satu sarjana, (Ganjar-Mahmud).

Terungkap, responden paling banyak memilih program satu keluarga miskin, satu sarjana meraih 48 persen. Kemudian program tunjangan ibu hamil memperoleh 32 persen. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis mendapat 20 persen.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap program tersebut, namun menelaah data statistik itu memberi makna atas suatu fakta.

Ada program yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Sehingga minimal bisa diinterpretasikan bahwa masyarakat menilai program, dengan menggunakan pertimbangan rasional.

Secara umum ada kongruensi signifikan antara opini publik dan rasionalitas. Apabila, pandangan ini diformalkan dalam teori ekonomi-politik (konsep ekonomi yang diterapkan dalam proses politik) yang dikenal sebagai “pilihan rasional” (rational choice).

Namun, persoalan pelik akan muncul pada pelembagaan kebijakan. Sehingga, dilema terbesar ilmu ekonomi terletak pada tujuan pengambilan kebijakan.

Argumen Moral- Ekonomi

Setiap orang ingin hidup baik. Cara mencapai hidup baik itu berbeda-beda untuk tiap orang atau kelompok, bahkan definisi hidup baik itu pun beragam sesuai kepentingannya. Sejauh perbedaan itu tidak saling meniadakan, antara fakta dan sikap normatif.

Oleh karena itu, pemihakan atas kebutuhan rakyat perlu kombinasi pendekatan sistemik dan realistis.

Namun demikian, persoalan pemihakan tergantung pada substansi pemihakan itu sendiri, lebih pada gagasan dan kebijakan tertentu yang dianggap baik. Sehingga, ada kemungkinan perbedaan persepsi dan resepsi terhadap gagasan atau program.

Menurut Stiglitz, (1988), alasan pemihakan pemerintah terhadap suatu kelompok masyarakat adalah adanya kegagalan pasar.