Dengan kata lain, investasi dana publik (baca: pajak) untuk program satu keluarga miskin, satu sarjana, harus menghitung besaran nilai ekonomi dan tingkat kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas.
Jadi, ada rasionalitas ekonomi dibalik biaya pendidikan tinggi, yang secara teknis dilakukan dengan membuat analisis perbandingan antara keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas setelah seseorang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggi dan keuntungan ekonomis yang memberi manfaat hanya bagi individu bersangkutan setelah ia berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Ada pranata-pranata tipikal dalam sistem ekonomi.
Akhirnya, pemikiran sederhana ini sebagai refleksi agar tidak ada biaya kesempatan yang hilang dalam program. Selebihnya, terpulang pada pemangku kepentingan.
Mereka harus menimbang-nimbang. Take it or leave it. Dalam hal inilah, program yang mengandung isu kebijakan dan gagasan yang kuat dapat menjadi instrumen demokrasi dan pendidikan politik-ekonomi yang sehat. (*)