Mayoritas Partai Politik Setuju Percepatan Pendaftaran Capres Cawapres

Menurutnya, diubah-ubahnya aturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai profesional penyelanggara Pemilu.

"Ini menghadirkan pertanyaan soal profesionalitas persiapan Pemilu yang dikhawatirkan terjadi juga untuk kejujuran, kebenaran, kepastian hasil Pemilu," ucap HNW.

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan harusnya mengikuti jadwal awal yang telah disepakati.

"Kecuali ada alasan kedaruratan dan tidak ada alasan kedaruratan tersebut," ungkap HNW.

HNW menegaskan mestinya semua pihak komitmen melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati untuk agar rakyat percaya terhadap proses dan hasil Pemilu.

"Agar hasilnya juga dipercaya supaya menghadirkan Pemilu dengan legitimasi yang tinggi dan minim kontroversi," imbuhnya.

Kendati demikian, dia menambahkan PKS siap menghadapi Pemilu 2024 dalam kondisi apapun.

"Sekalipun dalam kondisi apapun PKS dan bacapresnya akan siap saja," tutur HNW.

Partai Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebut soal wacana pendaftaran Pilpres 2024 untuk dimajukan merupakan hal yang pas.

"Kami cermati apa yang telah disampaikan ketua KPU itu sesuai dengan aturan yang ada. Secara teknis itu secara perhitungan waktunya itu tanggal yang pas," kata Herzaky dikutip Senin (11/9).

Kemudian dikatakan Herzaky bahwa dimajukannya waktu pendaftaran kontestasi Pilpres 2024 itu secara teknis agar tidak bentrok.

Baca juga: Ketua KPU Timor Tengah Utara Beberkan Proses Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 

"Jadi menurut kami tanggal itu, kewenangannya KPU, kita lihat pertimbangan juga pas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian secara teknis mengatur bagaimana agar tidak bentrok," sambungnya.

Herzaky lalu memuji bahwa wacana tersebut merupakan keputusan yang bijak agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Kan ada dua opsi yang diberikan KPU setahu kami. Apakah memotong kampanye atau yang dipercepat tanggalnya. Menurut kami langkah yang dipilih ini sudah sangat bijak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan lainnya," kata Herzaky.

"Kalau nanti memotong waktu kampanye atau apa nanti orang akan berpikir. Berikan keuntungan satu atau dua kandidat tertentu, jadi itu sangat wajar (Dimajukan)" tegasnya.

Partai Gelora

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mendukung wacana percepatan pendaftaran Pilpres 2024.

Menurut Fahri, percepatan tersebut dapat mengurangi konflik yang terjadi jelang Pemilu 2024.

"Supaya kita mengurangi konflik konflik-konflik perasaan dan emosi yang menurut saya tidak penting karena itu lebih baik dipercepat," ujar Fahri di Rumah Besar Pemenangan Prabowo, Jakarta, Senin (11/9).

Selain itu, Fahri juga menilai sebaiknya partai-partai yang menterinya tergabung dalam Pemerintahan untuk mengusung satu calon saja yakni, Prabowo Subianto.

Setelah Pemilu 2024, kata Fahri, baru dirancang sistem pemilu yang lebih baik.

Baca juga: SBY Ingatkan Anies Baswedan Soal Konstelasi Politik: Waspada Supaya Menangkan Pilpres 2024

"Menurut saya ini juga waktu buat elit Indonesia karena ada treshold, kita putuskan saja terutama di seluruh kabinet pak Jokowi. Seluruh partai yang ada di kabinet pak jokowi mengusung satu calon saja yaitu pak Prabowo untuk menjadi capres di 2024, sambil kemudian setelah 2024 kita mendesain sistem pemilu yang lebih baik saya kira itu proposalnya," ucap Fahri.

Dirinya menilai Prabowo memiliki proposal untuk merancang sistem pemilu yang lebih baik.

Salah satu contohnya, menurut Fahri, adalah peniadaan ambang batas pencalonan calon presiden.

"Saya kira pak Prabowo termasuk yang punya proposal untuk mendesain sistem pemilu yang lebih baik, dengan treshold yang ditiadakan, mungkin perwakilan partai untuk menjadi capres lebih genuine, enggak seperti sekarang," pungkas Fahri.

Partai Bulan Bintang (PBB)

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyebut pihaknya tak mempermasalahkan soal dimajukannya pendaftaran capres cawapres pada 10 Oktober 2023, mendatang.

Pihaknya, menegaskan tak ambil pusing soal dimajukan ataupun dimundurkan pendaftaran capres cawapres.

Baca juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024

Afriansyah hanya meminta keputusan itu harus sesuai dengan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.

"Secara konstitusi PBB tidak masalah mau maju, mau mundur, mau apapun asal sesuai konstitusi. Karena KPU mengatakan konstitusi yang mengatakan yang ada harus maju tanggal 10 -16 Oktober, silakan saja asal seusai konstitusi dan mekanisme yang ada," kata Afriansyah kepada Tribun Network, Senin (11/9).

Afriansyah juga mengatakan, pihaknya tak melihat adanya sesuatu hal yang mendesak soal dimajukannya pendaftaran capres cawapres ini.

Termasuk, soal kabar dimajukan guna meredam konstelasi politik terkini.

"Ya saya pikir bukan meredam, mereka (KPU RI) hitung-hitung saya liat, dan membaca dan harus maju tanggal 10 Oktober sebelumnya tanggal 19, jadi maju 9 hari," ucapnya.

"Menurut saya sesuai konstitusi saja. (PBB) mendukung apapun," jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS