Mayoritas Partai Politik Setuju Percepatan Pendaftaran Capres Cawapres

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usulan waktu pendaftaran capres cawapres dipercepat.

"PAN setuju saja," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Senin (11/9).

Viva beralasan, dimajukannya waktu pendaftaran itu tidak terlalu lama atau hanya beberapa hari saja.

Sebab itu, PAN tak mempermasalahkan jika waktu pendaftaran capres cawapres dipercepat. "Apalagi majunya cuma beberapa hari saja," tandasnya.

Baca juga: Dukcapil Flores Timur Pastikan 19 Ribu Pemilih Potensial Dapat e-KTP Sebelum Pemilu 2024

Viva menyebut pihaknya setuju jika pendaftaran pasangan capres cawapres dipercepat dengan alasan para kandidat segera melakukan kampanye dan sosialisasi untuk visi-misinya apabila terpilih.

"Untuk menawarkan visi misi dan program seandainya terpilih untuk 5 tahun ke depan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih aman itu program-programnya apa saja yang ditawarkan," ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan agar masyarakat punya kesempatan menimbang atau menimang pilihannya nanti.

"Agar ada kesadaran politik rakyat di dalam menentukan pilihannya bukan berdasarkan kepada pendekatan money politik yang instan, yang merusak demokrasi, tapi betul-betul rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat sangat diperlukan untuk menentukan kemajuan negeri ini," ucap Viva.

Sebab, Viva menuturkan mandat yang diberikan rakyat merupakan tanggung jawab bagi presiden terpilih di 2024.

"Setiap suara yang dia beri itu adalah menjadi tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab politik bagi para pemimpin yang nanti terpilih di Pemilu Presiden 2024," ungkapnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi usulan pendaftaran capres cawapres dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023.

"PKS mengkritisi aturan yang sudah disepakati semula dan tanpa alasan yang mendesak atau urgent akan begitu saja diubah," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).

Baca juga: Wawancara Eksklusif Budiman Sudjatmiko: Mempersatukan Tugas Sejarah dan Negara di Pemilu 2024

HNW mencotohkan ketika jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan di bulan November, namun diminta dimajukan ke September.

"Seperti jadwal Pilkada 2024 yang mestinya di bulan November, akan dimajukan ke September, dan sekarang jadwal pendaftaran bacapres dan bacawapres," ujarnya.