Demo Kasus Sertifikasi Guru, Aktivis PMKRI Maumere Gagal Bertemu Kapolres Sikka

3. PMKRI mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) agar secepat mungkin menetapkan para tersangka pelaku penggelapan dana sertifikasi guru.

Sebab, bukti materiilnya jelas bahwa terdapat kerugian negara dan para guru telah menjadi korban. Bukti lainnya, bahwa penandatanganan Memorandum ot Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Mantan Kadis PKO, Heri Sales telah menyalahi keabsahan hukum perdata.

Pasalnya, rsnandatangan Nota Kesepakatan tersebut tanpa adanya sikap transparansi kepada para guru penerima manfaat dana sertifikasi. Atas dasar hal tersebut, tidak ada dasar lagi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengulur-ulur waktu penetapan tersangka. 

4. PMKRI Maumere menilai bahwa fenomena saling tuding-menuding dan lempar tanggungjawab yang dipertontonkan oleh Bendahara Pengeluaran, operator dan Mantan Kadis PKO dihadapan guru dan masyarakat Sikka mencerminkan pejabat publik yang tidak bertanggungjawab.

Pejabat publik yang dipercayakan untuk nengurus kemajuan pendidikan di Nian Tanah Sikka untuk mewujudkan peradaban Sikka yang bermartabat di masa depan, malah menjadi ladang terciptanya dukun dukun birokrasi yang korup dan disintegritas. 

Setelah gagal bertemu AKBP Hardi Dinata, puluhan aktivis PMKRI Maumere melakukan longmarch menuju Kantor Kejaksaan Negeri Sikka.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS