Kondisi APBD NTT Sangat Kritis, Bunga Pinjaman Terancam Tidak Terbayar

Fraksi Partai NasDem juga berpandangan bahwa capaian realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022 87,61 persen atau Rp 4,816 triliun lebih dari target Rp 5,497 triliun lebih adalah baik. 

Baca juga: APBD NTT Tahun 2023 Sebesar Rp 5,3 Triliun, Sektor Pendidikan Paling Besar

Capaian realisasi ini meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun anggaran 2021, yaitu 80,06 persen, meskipun dari sisi jumlah uang tampak menurun. 

"Pada tahun anggaran 2021, Belanja ditargetkan Rp 6,880 triliun lebih, terealisasi Rp.5,508 triliun lebih; sedangkan TA 2022 ditargetkan Rp 5,497 triliun lebih, terealisasi Rp 4,816 triliun lebih," sebut dia. 

NasDem meminta Pemerintah mencermati capaian realisasi dari masing-masing OPD yang tampak variatif, dan membenahi tata laksana pengelolaan belanja daerah, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang sudah direncanakan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, terkait capaian realisasi Pembiayaan Daerah, bahwa per 31 Desember 2022, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 83,034 miliar lebih lebih, meningkat dari  SILPA tahun anggaran 2021 sebesar 62.544 miliar lebih.

Baca juga: Penyerapan APBD NTT Semester Pertama Tak Capai Target, Simak Penjelasan Zakarias Moruk Pemicunya

Menurut NasDem, kenaikan ini diperoleh dari realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 473,213 miliar lebih dikurang defisit sebesar Rp 390.179 miliar lebih.  SILPA tahun 2022 ini diakibatkan oleh adanya efisiensi belanja, sisa dana BOS, dan kegiatan yang tidak selesai sehingga dilanjutkan ke tahun 2023. 

"Fraksi Partai NasDem menyayangkan adanya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan yang menyebabkan SILPA. Hal ini harus menjadi perhatian dan catatan serius bagi Pemerintah Provinsi baik dalam perencanaan maupun dalam proses pelaksanan program dan kegiatan, sehingga semakin membaik di tahun 2023 ini," jelas Kristin. 

Juru bicara PDIP Emanuel Kolfidus dalam kesempatan menyampaikan pemandangan umum fraksi PDIP menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2022 sebesar Rp.796,167 miliar lebih atau setara dengan 97,15 persen.

Penerimaan pembiayaan itu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. 

Baca juga: Enam Paket Proyek Jalan Bersumber Dari Dana Pinjaman Daerah di Bank NTT Mulai Dikerjakan

"Pengeluaran pembiayaan dilaporkan sebesar Rp.322,953 miliar lebih atau 93,06 persen, untuk dana cadangan, penyertaaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo," kata dia. 

Dengan demikian terdapat engan deficit anggaran sebesar Rp390,179 miliar lebih maka dalam neraca APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat SILPA sebesar Rp.83,034 miliar lebih. PDIP meminta penjelasan pemerintah tentang perolehan SILPA yang semakin meningkat, padahal masih banyak kebutuhan penting yang tidak terakomodir. 

Dalam sidang ini, semua fraksi menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD provinsi NTT tahun 2022. Mayoritas fraksi lebih menyoroti mengenai SILPA yang mengalami kenaikan. 

Baca juga: Dinas PUPR NTT Siap Kerjakan 180,57 KM Jalan Provinsi di 9 Kabupaten

"Fraksi mencermati posisi SILPA yang besar dari Tahun ke Tahun masih mejadi persoalan dalam pelaksanaan APBD. Ini bisa mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat," ujar juru bicara PAN, Rambu A. K Praing. 

Fraksi PAN menyebut  SILPA yang besar mengurangi volume pembangunan yang terlaksana dan terdistribusi pada Tahun Anggaran berjalan. Fraksi PAN berharap ini menjadi perhatian serius Pemerintah.

Demikian juga dengan Fraksi Gabungan Demokrat-Solidaritas-Pembangunan. Fraksi gabungan ini juga menyoroti tentang besarnya SILPA. Fraksi ini menilai posisi SILPA yang besar mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan pelaksanaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat Minta Para Bupati Lakukan Pinjaman Daerah