Kondisi APBD NTT Sangat Kritis, Bunga Pinjaman Terancam Tidak Terbayar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kondisi keuangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dalam keadaan kritis. Pengembalian bunga pinjaman dan pokok pinjaman pun terancam tidak terbayar. 

Kondisi ini telah berlangsung sejak dua tahun terakhir. Dari dua tahun itu keuangan Provinsi NTT mengalami tekanan yang berat sejak tahun 2021. 

Fraksi Golkar NTT, melalui juru bicaranya Gabriel Manek, Rabu 24 Mei 2023, saat sidang dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pertangungjawaban APBD Provinsi NTT tahun 2022 mengatakan, keuangan yang berat berlanjut ke tahun 2022. 

Baca juga: Pendapatan Daerah Turun, Fraksi PDIP Minta Pertanggungjawaban Pemprov NTT

Dia menerangkan, setiap tahun kebutuhan fiskal pemerintah daerah NTT terus meningkat, sementara itu ruang fiskal dan kapasitas fiskal sangat terbatas. Sisi lain, keseimbangan primer APBD juga menunjukkan angka minus. 

"Artinya secara teori kondisi keuangan kita sangat kritis bahkan tidak memiliki dana yang cukup mengembalikan bunga pinjaman dan pokok yang secara total kurang lebih berada pada Rp 1 triliun," ujarnya. 

Fraksi Golkar, kata dia, mengingatkan pemerintah daerah Provinsi NTT agar lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan. 

Fraksi Golkar juga menyoroti tentang pinjaman reguler tahun 2020 dari Bank NTT dan PT SMI. Berdasarkan ketentuan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018.

Baca juga: Begini Penjelasan Wakil Ketua DPRD NTT Terkait APBD NTT Yang Semakin Berat

Golkar ingin agar pemerintah memberi penjelasan sehingga tidak membebani pemerintah yang baru nantinya. 

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Kristien Samiyati Pati menyebut realiasi Pendapatan 88,08  persen atau Rp 4,436 triliun dari target Rp 5,025 triliun adalah capaian yang cukup baik.

Akan tetapi, NasDem menilai kinerja anggaran yang menurun jika dibanding realisasi Pendapatan tahun anggaran 2021 yang mencapai  90,32 persen atau sebesar Rp 5,312 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp 5,881 triliun lebih.

"Seharusnya, dengan menurunnya target dari Rp 5.881 T lebih pada TA 2021 menjadi Rp 5,025 T lebih pada TA 2022 persentase capaian realisasinya semakin tinggi,  tetapi mengapa justru menurun dari 90,32 persen menjadi hanya 88,08 persen ?," katanya. 

Baca juga: Wakil Ketua DPRD NTT Ince Sayuna Tegaskan Hak Masyarakat Tidak Boleh Diambil untuk Alasan Apapun

Kendati demikian, NasDem mengapresiasi karena realisasi PAD cukup memuaskan, dalam artian ada peningkatan pencapaian realisasi.

Jika pada tahun anggaran 2020 terealisasi Rp 1,66 triliun lebih, dan pada tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp 1,238 triliun lebih, maka pada tahun anggaran 2022 meningkat menjadi 1,363 triliun lebih.

"Ada peningkatan gab capaian antara 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022 yaitu dari 6,13 persen menjadi 10,15 persen. Semoga di tahun anggaran 2023 ini semakin meningkat," ujar dia.