Kebijakan Pemda Lembata Belum Berpihak Pada Koperasi

Dia secara pribadi merasa prihatin dengan keadaan ini, karena bagaimanapun juga, dengan mereka bekerja memikul barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari sana ke sini, dari sini ke sana, mereka telah menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Lembata.

Baca juga: Soal Polemik ADD, Ketua Komisi II DPRD Lembata: Tetap Anggarkan Honor Perangkat yang Sesuai

“Kenyang atau laparnya masyarakat di sini sangat juga ditentukan oleh saudara-saudara kita ini. Oleh karena itu, apapun yang perlu kita komunikasikan, difasilitasi dengan caranya dalam keterbatasan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan,” katanya. 

Dia berharap setelah kegiatan ini, Kadis Koperindag bisa memberikan masukan dari aspek mana Pemerintah Daerah bisa melakukan intervensi.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Jawa kembali menyapa peserta RAT dengan berujar, “Bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian adalah orang yang menurut saya terlupakan tetapi jasa dan keringat bapa ibu akan memberikan sebuah perubahan bagi masyarakat di daerah ini”.

Baca juga: Penjabat Bupati Lembata Sampaikan Empat Fokus Pembangunan ASN

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Manajer KSU TKBM, yang juga Ketua Dekopinda Kabupaten Lembata, Ben Making. Ia dalam kapasitasnya baik sebagai Manager maupun Ketua Dekopinda, terus berjuang menyuarakan keinginan anggota terhadap perbaikan kesejahteraannya. Salah satu tuntutan yang terus disuarakan oleh kaum buruh pelabuhan adalah menyangkut kelayakan upah.

Karena itu dihadapi Bupati Lembata, ia secara terbuka menyampaikan permohonan kiranya pemerintah dapat mengakomodir tuntutan anggota terkait kelayakan upah bagi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan laut Lewoleba. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS