Doa Novena, Tenaga Kontrak, hingga Strategi Membangun Kawasan Ekonomi Terpadu Ngada

POS-KUPANG.COM - Di sela kunjungan kerjanya bertemu Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho, Bupati Ngada Andreas Paru, mengajak Pos Kupang bertemu di sebuah rumah makan di Kota Kupang.

Sambil meneguk segelas es teh, ia cerita banyak hal. Terutama bagaimana strategi membangun daerah yang dipimpinnya. Apa saja?

Ajakan Bupati Andreas untuk bertemu, memang agak mendadak.

Ia mengaku tiba-tiba saja ingin sekali bertemu, karena sudah lama memang tidak berjumpa.

Kalau pun ada, perjumpaan itu hanya sebatas pesan singkat dalam aplikasi WhatsApp.

Selasa (13/3) siang, Bupati Andreas rupanya sudah menunggu dengan hidangan di atas meja. Ia bilang sekalian makan siang.

Baca juga: Bupati Andreas Paru Serahkan 17 Unit Kapal Ikan kepada Nelayan Ngada

Ia tidak sendirian. Ada ajudan yang menemani dan Kepala Bank NTT Cabang Bajawa, Lorenso Andri Bere Mau, bersama staf.

Pertemuan ini juga sekaligus ajang melepas kangen karena hampir 2 tahun lamanya, Pos Kupang tak bertemu Lorenzo Andri atau yang biasa disapa Om Denny, pasca pindah tugas dari Bank NTT Lembata kemudian dipercaya mengelola bank kebanggaan masyarakat NTT itu di Ngada.

Tak ada yang berubah dari Bupati Andreas dan Om Denny.

Keduanya masih bersahaja persis seperti ketika pertama kali berjumpa.

Bupati Andreas dengan gayanya yang santai namun kerap melontarkan ide-ide out of the box, sementara Om Denny khas dengan celotehannya yang mengocok perut.

Mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif, Bupati Andreas, terlihat sumringah.

Rupanya ia tak sabar untuk memberi kabar, apa saja yang sudah dilakukan bersama jajaran untuk membangun Ngada dengan tagline Tante Nela Paris.

Belum sempat ia bercerita banyak, Pos Kupang sudah lebih dulu menggodanya dengan bertanya tentang Doa Novena.

Baca juga: 2.583 Tenaga Kontrak di Ngada Diisukan akan Diberhentikan, Begini Penjelasan Bupati Andreas Paru

Pria kelahiran 10 November 1959 ini, langsung terdiam. Ia tertegun, sebelum kemudian melempar senyum.

“Sekitar tiga minggu, stres saya. Tak bisa tidur. Memikirkan nasib sekitar 2 ribu lebih tenaga kontrak. Berat badan naik karena kalau saya stress, saya makan. Saya berpikir keras, bagaimana caranya agar mereka bisa diselamatkan,” ucap Bupati Andreas.

Kegamangan Bupati Andreas itu menyusul kebijakan pemerintah pusat yang merumahkan semua tenaga kontrak di seluruh Indonesia per 31 Desember 2022.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018.

Menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, Bupati Andreas pun memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah ini.

“Saya lihat, istri selalu berdoa setiap pagi. Saya lalu bangun Jam 4 pagi dan saya Novena. Dalam doa saya meminta agar Tuhan mengetuk pemerintah pusat. Sebab saya tak mungkin berhentikan sekian banyak orang. Saya juga berdoa agar para pengambil kebijakan setuju dengan solusi yang akan saya ambil,” imbuhnya.

Politisi Golkar itu pun akhirnya menemukan jawaban. Ia memutuskan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat merumahkan tenaga kontrak. Ia mengambil jalan tengah.

“Saya sampaikan kepada mereka opsi. Tetap lanjut tapi terima gaji setengahnya. Yang biasa Rp 1,5 juta jadi Rp 750 ribu. Yang biasa terima Rp 1 juta, jadi Rp 500 ribu. Konsekuensinya, jam kerja dikurangi. Jadi mereka bisa cari tambahan di luar jam kerja,” kata dia.

“Bagi yang ingin setuju silakan. Yang tidak setuju, silakan mengajukan surat pengunduran diri. Mereka tak ada yang mau mundur. Mereka bilang, Bapak biar su. Yang penting kami masih punya penghasilan untuk anak istri,” papar Bupati Andreas.

Baca juga: Bupati Ngada Andreas Paru Lantik 15 Pejabat Eselon II dan Dua Pejabat Administrator

Ia juga menegaskan jika tenaga kontrak itu di rumahkan, maka mereka tidak akan punya kesempatan jadi pegawai jika ada formasi di kemudian hari.

Sebab, nama mereka sudah terhapus.

Belakangan, pemerintah pusat meninjau kembali untuk merumahkan tenaga kontrak.

“Kita di Ngada, sudah melakukannya lebih dulu. Ngada akan jadi contoh. Kita alokasikan anggaran Rp 2 miliar lebih untuk membayar tenaga kontrak,” tegas pensiunan anggota Polri tersebut.

Bupati menyadari betul anggaran yang dimiliki Pemkab Ngada sangat terbatas.

Di tengah keterbatasan tersebut, ia tetap mencari cara agar, proses pembangunan, khususnya infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap bisa berjalan.

Ia member contoh beberapa. Pertama akses jalan.

Sejumlah wilayah khususnya di wilayah pertanian belum memiliki akses jalan.

“Saya minta dilakukan survei. Ternyata, kontur tanah tidak terlalu membutuhkan alat berat. Kami mulai bangun jalan. Sekarang sudah selesai 75 kilometer. Tahu berapa anggarannya? Hanya Rp 200 juta,” imbuhnya.

Contoh lainnya adalah jembatan. Ia melihat sejumlah tiang pancang terbenam di depan Kantor Dinas PUPR.

Tiang pancang itu, setelah diperiksa kualitasnya ternyata masih bisa untuk membangun jembatan.

Baca juga: Soal Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM, Bupati Andreas Paru : Tidak Ada Kepentingan Politik

“Hanya, karena sudah berumur, saya minta yang tadinya hanya butuh 1 tiang baru, kalau pakai yang lama, saya minta digandeng jadi dua tiang. Jembatannya sudah jadi. Baru saja kita resmikan,” ucap Bupati.

Berikutnya, ia menyebut rumah sakit daerah. Dana pinjaman dari Bank NTT, sebesar Rp 25 miliar di antaranya dialokasikan untuk membangun rumah sakit.

Keputusan membangun rumah sakit yang refresentatif ini, banyak yang tidak setuju. Sebab, anggaran Pemkab Ngada sangat kecil.

“Saya bilang tidak. Kita jalan terus. Kita harus mulai. Kalau tunggu anggaran cukup, kita tidak akan pernah punya rumah sakit. Sebab anggarannya mencapai RP 200 miliar. Kita sudah mulai bangun. Tahap pertama Rp 25 miliar,” ujarnya.

Keterbatasan dana juga mendorong Bupati Andreas untuk menjolok anggaran di pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Ia bertemu dengan Menteri Budi Gunadi Sadikin. Menkes pun akan membantu melalui Dana Alokasi Khsus (DAK).

“Kemarin waktunya kurang tepat. Karena sudah mau final untuk anggaran 2023. Jadi kita ajukan lagi untuk 2024. Pak Menteri menyampaikan kewenangan Kemenkes di bawah Rp 50 miliar," ujarnya.

"Pak Menteri bahkan memuji Ngada karena bisa mulai membangun rumah sakit di tengah keterbatasan anggaran. Daerah lain, tidak berani,” tegas Bupati Andreas.

Baca juga: Disebut Kangkangi Keputusan Sendiri, Begini Klarifikasi Bupati Ngada Andreas Paru

Kepada Menkes, Bupati tidak hanya meminta bantuan untuk merealisasikan rumah sakit.

Namun juga meminta agar putra-putri terbaik Ngada bisa mendapat beasiswa kedokteran.

“Kita minta 30 siswa dulu. Berikutnya, kita minta juga dokter spesialis. Dan untuk tenaga kesehatan mendapat fasilitas perumahan dan lain-lain. Ini bentuk upaya kita memperbaiki kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat Ngada,” papar Bupati.

Perbincangan dengna Bupati Andreas sempat terhenti karena ia melihat ada Wakapolda NTT, Brigjen Pol Heri Sulistianto, yang sedang santap siang di meja sebelah.

Ia bergegas menghampiri Brigjen Heri. Tak lama kemudian, keduanya terlibat percakapan.

Dari kejauhan, tawa keduanya terdengar memecah ruangan.

Sementara itu, Pos Kupang juga sempat pamit dengan Bupati Andreas Paru untuk menyapa Ketua DPW Partai Solidaritas Indoensia (PSI) NTT dr Cristian Widodo.

Anggota DPRD NTT ini menemani Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, yang sedang melakukan kunjungan kerja.

Terlihat juga bakal calon anggota DPR RI, Jane Natalia Suryanto. Jane akan bertarung di Dapil NTT 2 yang meliputi Pulau Timor, Sumba, Rote, dan Sabu Raijua.

“Besok mulai roadshow ke Larantuka. Dilanjutkan ke Sikka, Ende, Manggarai, berakhir di Labuan Bajo. Terus kembali ke Jakarta,” ucap Cristian Widodo.

Setelah berbincang dengan Wakapolda NTT, Bupati Andreas Paru pun melanjutkan ceritanya.

Baca juga: Bupati Ngada Andreas Paru Minta Masyarakat Dukung Program Tante Nela Paris

Ia kini juga sedang fokus untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu.

Ngada menurutnya akan menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki Perpres Kawasan Ekonomi Terpadu.

“Pengajuannya sudah sampai di Pak Pramono Anung. Waktu tatap muka bulan lalu, saya tanya Pak Dirjen, apakah kalau sudah ada Perpres, anggarannya direalisasikan Tahun 2024? Pak Dirjen bilang tidak. Anggarannya tahun ini juga," ujarnya.

"Karena di kementrian ada anggaran, locusnya ada yang dikosongkan. Di mana tempatnya ini, di kabupatennya mana ini. Saya kebetulan sudah ada Perpresnya, berarti kita prioritas. Untuk apa kita lakukan ini, kabupaten tidak ada uang, kita kejar di Kementerian,” paparnya.

Saat ditanya bagaimana konsepnya, ia menjelaskan Pemkab Ngada memetakan setiap kawasan.

“Kita petakan kawasan. Contoh di Utara. Di sana punya potensi peternakan, pariwisata. Kemudian Mangrovenya bagus. Kita kembangkan wisatanya. Kita bangun untuk tambak udang,” ucap Bupati Andreas.

Penjelasan Bupati Andreas soal Kawasan Ekonomi Terpadu Ngada, jadi topik perbincangan terakhir sebelum berpisah. (hsm)

Ikuti Berita Lengkap dan menarik lainnya di Google News POS-KUPANG.com