Upah Minimum Kabupaten Timor Tengah Selatan Mengikuti UMP NTT 2023

"Sesuai temuan kita banyak pengusaha lokal yang memberi upah di bawah UMP. Sejak munculnya Covid-19 banyak pengusaha yang kewalahan. Di bidang kuliner saja misalkan warung banyak yang minus. Terkait kondisi-kondisi yang ada kita dari pemerintah tidak bisa menutup mata karena jika kita terlalu keras akan ada dampak lanjutan. Misalnya pekerja di-PHK-kan dan akibat lanjutan lain," tuturnya.

Disnaker, lanjut Yos,  tentu mempertimbangkan semua kemungkinan tersebut. Hal yang paling penting adalah bahwa kami memastikan agar selama bekerja para pekerja dalam keadaan aman. Demikian juga bagi pemberi kerja, rata-rata di TTS ini kebanyakan pengusaha di bawah menengah.

Yos menggarisbawahi penyerapan kerja adalah hal yang sangat diperhitungkan pihak pemerintah.

Dirinya menandaskan bahwa pemerintah tentu mengharapkan agar penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Karena itu bila ada salah kebijakan dampak ikutannya sangat banyak.

Baca juga: UMK Sumba Timur 2023 Naik 7,5 Persen, Mengacu UMP NTT

"Meski demikian, kita tetap berharap agar semua pihak mematuhi penetapan UMP tersebut. Penetapan UMP ini juga mengikuti 37 kriteria untuk memastikan pekerja dalam keadaan berkecukupan," ungkapnya.

Yos menerangkan, perusahan juga bisa bernegosiasi terkait produktivitas kerja sehingga ada ruang bagi pengusaha yang belum bisa menerapkan UMP dengan alasan yang pas. Ada juga penangguhan selama 6 bulan.

"Setelah kita dapat SK penetapan dari provinsi terkait UMP maka kita akan segera lakukan sosialisasi bagi pekerja dan pemberi kerja. Kita juga akan memperbanyak informasi tersebut untuk kemudian disebarkan," tutup Yos. (Din)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS