Seruan Unjukrasa Tak Terbukti, Fadli Zon Sebut Hal Mengejutkan: Ini Bikin Malu Intelijen Negara

Tayang: Senin, 26 Juli 2021 09:43 WITA

Editor: Frans Krowin

Seruan Unjukrasa Tak Terbukti, Fadli Zon Sebut Hal Mengejutkan: Ini Bikin Malu Intelijen Negara

Tribunnews.com

Fadli Zon soal unjukrasa 'Jokowi End Game' yang ternyata hanya kabar hoaks dan ribuan personel disiagakan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Atas sikap pemerintah itulah, Fadli Zon singgung peran intelijen yang bikin malu negara.

Baca Selanjutnya:

Soal Ujian Sekolah dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 12 Halaman 118:Activity C.1

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan hal mengejutkan tentang seruan unjukrasa yang ternyata hanya hoaks belaka.

Polisi Partai Gerindra tersebut lantas melontarkan pernyataan menohok soal intelijen negara yang dinilainya tak mampu mendeteksi seruan aksi yang ternyata hanya berita bohong.

Melalui cuitannya di Twitter, @fadlizon, Minggu 25 Juli 2021, ia menyinggung soal petugas intelijen.

Fadli Zon menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu.

"Ini bikin malu dunia intelijen," kata Fadli Zon.

Untuk diketahui, kabar tentang rencana aksi unjukrasa besar-besaran itu, telah beredar beberapa hari sebelumnya.

Pamflet bertajuk 'Jokowi End game' itu berisi seruan tentang aksi demo menolak pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan pemerintah.

Dalam pamflet itu, tertulis aksi digelar pada Sabtu 24 Juli 2021 kemarin dengan melakukan longmarch dari Glodok menuju Istana Negara.

Untuk mengantisipasi berbagai hal yang tak diinginkan saat aksi besar-besaran itu dilakukan, ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan.

Ribuan personel tersebut menjaga kawasan sekitar Monas hingga gedung DPR RI.

Ternyata hingga Sabtu petang, tak satu aksi demo pun yang terjadi di ibu kota negara tersebut.

"Sampai sore ini belum ada aksi sama sekali. Tapi kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Sabtu 24 Juli 2021.

Dilansir dari Tribunnews.com, Yusri Yunus menyebutkan, seruan itu hanya hoaks semata. Dan, hoaks itu banyak beredar di masyarakat.

Oknum penyebar hoaks, katanya, menggunakan logo ojek online yang ternyata tak ikut serta dalam aksi tersebut.

"Banyak yang beredar di media sosial ajakan untuk demo di Jakarta. Tapi umumnya tak mau ikut karena covid-19."

"O jol dan organisasi lain mengatakan, tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka covid," kata Yusri.

Lantaran seruan itu hanya hoaks dan beredar di tengah suasana pandemic covid019, maka pihaknya memastikan akan mencari tahu siapa oknum yang menyebarkan kabar bohong tersebut.

"Nanti kita cari," katanya.

Tanggapan Fadli Zon di twitter soal aksi demo 'Jokowi End Game" yang tak terjadi. (Twitter @FadliZon) (Tribunnews.com)

Mahfud MD: Ada Kelompok Murni dan Tidak Murni

Terhadap fakta itu, Fadli Zon juga menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu.

"Ini bikin malu dunia intelijen."

"Memangnya tak ada intel lagi, kok bisa heboh Demo “Jokowi End Game” tapi tak ada demonya?"

"Apakah ini gladi resik?" tulisnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar jumpa pers terkait situasi politik dan keamanan di tengah pandemi.

Pernyataan pers yang disampaikan pada Sabtu 24 Juli 2021 siang itu disinyalir terkait banyaknya selebaran di media sosial yang menyerukan demo menolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game'.

Dalam keterangannya, Mahfud menyebut, selama ini pemerintah mengetahui ada kelompok yang menentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19.

"Berkaitan segala upaya yang bisa dilakukan pemerintah memang kemudian muncul di media sosial yang didalangi kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah tangani Covid."

"Itu di mana-mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga aksi-aksi yang dilakukan terhadap pemerintah yang tangani Covid," kata Mahfud.

Mahfud membagi dua kelompok yang menentang kebijakan pemerintah itu, yakni kelompok murni dan tidak murni.

Menurut dia, dua kelompok itu memang sama-sama menyampaikan aspirasi terkait penanganan pandemi, namun dengan maksud dan tujuan berbeda.

"Pemerintah tahu ada aspirasi masyarakat yang murni. Karena memang ya 'saya takut Covid, tapi gimana ekonomi saya?' Itu aspirasi murni."

"Aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dialami khususnya mengenai kehidupan ekonomi dalam menghadapi serangan Covid," kata Mahfud.

Sementara kelompok kedua kata Mahfud, adalah kelompok yang hanya ingin memanfaatkan situasi demi bisa melawan pemerintah.

Mereka tidak peduli dengan situasi saat ini.

"Pemerintah tahu kalau sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi."

"Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni."

"Masalahnya itu hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi."

"Apa pun yang diputuskan pemerintah, diserang itu, ada seperti itu," kata Mahfud tanpa menyebut siapa kelompok tersebut.

Menurut dia, kelompok kedua inilah yang kerap membuat provokasi.

Padahal menurut Mahfud, pemerintah prinsipnya selalu mendengar masukan dari masyarakat tanpa harus demo.

"Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti itu kelompok tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah salah."

"Padahal pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Mantan Ketua MK itu menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Namun untuk saat ini, penyaluran aspirasi lebih baik disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud menyarankan agar tidak melanggar prokes masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Sebab turun ke jalan dan membuat kerumunan bisa menyebabkan penularan virus corona.

"Sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan."

"Misal melalui virtual meeting, webinar, dialog di TV, yang menjaga prokes itu silakan. Melalui media sosial dan sebagainya," kata Mahfud.

Mahfud juga memastikan pemerintah akan mendengarkan setiap masukan dari masyarakat.

Contoh soal PPKM, pemerintah tahu ada masyarakat yang merasa kesulitan ekonominya dengan pembatasan tersebut.

Namun ada juga masyarakat yang merasa khawatir tertular virus corona jika tidak ada pembatasan.

Mahfud memastikan segala bentuk masukan dari masyarakat diterima dengan baik oleh pemerintah.

Kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Poster Seruan unjukrasa Jokowi End Game yang ternyata hanya hoaks, Sabtu 24 Juli 2021 (Tribun Jakarta) (Tribunnews.com)

"Pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Ia pun mengingatkan bahwa demo yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) berarti melanggar hukum.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan prokes membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum," kata Mahfud.

Menurut dia kesehatan masyarakat yang utama. Maka itu aksi tersebut dapat diberikan sanksi hukum.

"Pemerintah akan lakukan tindakan tegas demi prinsip yang mempersatukan kita ingin selamatkan masyarakat yang banyak."

"Oleh sebab itu mohon dukungannya penegakan hukum itu jadi kunci," kata Mahfud.

Mahfud meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu demo yang berkembang di media sosial.

Ia memastikan pemerintah akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat melewati pandemi.

"Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan jaga ketertiban keamanan di wilayah masing-masing."

"Kami terus akan kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, untuk bangun kebersamaan dalam rangka hadapi Covid tanpa kotak-kotak politik," kata Mahfud.

Pemerintah kata dia, tidak bisa menghadapi Covid-19 sendirian. Dukungan masyarakat diperlukan.

"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik gitu."

"Ya semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, aliran, agama, suku, bersatu hadapi Covid karena Covid bahayakan kita bersama," kata Mahfud. (Tribunnews.com/Shella Latifa/Vincentius Jyestha)

Berita Lain Terkait Fadli Zon

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo 'Jokowi End Game' Tak Terbukti, Fadli Zon Singgung soal Peran Intelijen: Bikin Malu

Sumber: Tribunnews