Belajar dari Presiden Jokowi

Sedangkan para Bupati diharapkan mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu petani meningkatkan pendapatannya dari usaha pertanian. Mulai dari pembukaan lahan baru guna menambah luas lahan para petani yang memiliki lahan kecil.

Hal ini bisa dilakukan karena masih ada banyak lahan tidur yang tak bisa diolah dengan tenaga manusia tetapi harus memakai excavator untuk mengeluarkan akar akar kayu dan bebatuan, selanjutnya baru digunakan traktor. Kalau dr Stef Bria mantan Bupati Malaka bisa menggunakan anggaran Negara untuk mengratiskan penggunaan traktor, benih dan pupuk, mengapa Kabupaten lain tidak bisa?

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tugas para Bupati terus membina dan membimbing petani agar bisa beralih dari petani subsisten menjadi petani produsen /komersial . Memang berat ,tetapi inilah jalan terjal yang harus ditempuh untuk melihat petani sejahtera.

Hal ketiga yang patut dipelajari dari Presiden, ialah kunjungannya yang sudah lebih dari 10 kali ke NTT. Ini jelas menunjukkan bahwa perhatian /atensi Presiden kepada NTT besar sekali dan perhatiannya membuahkan begitu banyak perbuatan benar dan besar untuk rakyat dan daerah NTT.

Kalau Presiden yang super sibuk dan jangkauan perhatiannya meliputi seluruh Indonesia sudah berkali kali ke NTT, maka para pemimpin Pemerintahan NTT dituntut untuk sesering mungkin turun ke bawah (turba) guna melihat masalah masalah yang dihadapi rakyat dan mencari jalan keluar secepatnya guna menyelesaikannya.

Perhatian lebih harus diberikan kepada kecamatan atau desa desa yang lebih membutuhkan sekalipun saat pilkada kalah suara ditempat tempat tersebut. Adanya perhatian artinya cinta dan berpihak pada rakyat sehingga tergerak untuk mengangkat derajat mereka. Pemimpin Pemerintahan adalah "pemecah masalah" (problem solver) bukan pembuat masalah (problem maker).

Sesungguhnya keadaan NTT seperti saat ini, bukan karena kurang potensi dan atensi melainkan karena keliru/salah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Mari belajar dari Pak Jokowi. (*)