Belajar dari Presiden Jokowi

Oleh: Frans.X.Skera Penulis Buku "Ciri Khas dan Warisan Pemimpin Pemerintahan Propinsi NTT Dari EL Tari ke Lebu Raya

POS-KUPANG.COM - Ki Hajar Dewantara pendiri Perguruan Taman Siswa ,Tokoh Pendidikan Nasional, mewariskan ajaran bernilai yaitu "Ing ngarsa sung tulada (Di depan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (Di tengah menciptakan peluang berprakarsa), Tut wuri handayani (Di belakang memberikan dorongan).

Ajaran ini kemudian dianut sebagai ciri kepemimpinan Pancasila dan diajarkan sebagai prinsip yang harus dijalankan para pemimpin pemerintahan Indonesia, seperti yang diungkapkan Prof Pamudji MPA dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia (Bina Aksara, Jakarta,1985).

Tentu diharapkan agar sikap dan perbuatan seorang pemimpin , bisa merupakan contoh/teladan bagi orang orang yang dipimpinnya. Karena Pemimpin fungsinya menggerakkan bawahan agar bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membuat hal hal yang benar, maka dia harus mampu menciptakan peluang agar anak buahnya berprakarsa dan berkreasi.

• Mencermati Setahun Pandemi Covid-19

Demikian juga, mengingat mereka yang dipimpin adalah pelaksana program/kegiatan, maka pemimpin diharapkan bisa mendorong bawahannya untuk maju dan bertanggung jawab.

Memang menjadi pemimpin panutan yang mampu menggerakkan bawahan untuk berdaya cipta dan melakukan pekerjaan dengan bertanggung jawab, sungguh tidak mudah, apalagi kalau pemimpinnya karbitan. Dewasa ini faktor keteladanan pemimpin mendapat sorotan, sebab semakin tergerus dan terancam menjadi "sifat langka" dan karenanya bisa menimbulkan berbagai masalah dalam pengurusan satu organisasi.

• Atasi Masalah Air, Pangdam IX/Udayana Resmikan Pompa Hidran di Desa Oelnasi

Beruntung di zaman defisit nilai seperti saat ini, Bangsa Indonesia memiilki seorang Pemimpin "yang lain dari pada yang lain" dalam diri Presiden Jokowi. Disebut demikian karena dia bukan pimpinan partai politik atau seorang jenderal, tetapi hanya seorang pengusaha meubel sukses yang tertempa kesulitan dan kemiskinan serta memulai karier kepemimpinan dari bawah.

Bekerja sambil belajar, menggeluti dan menyelesaikan berbagai masalah rakyat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, sehingga ketika terpilih sebagai Presiden, kepemimpinannya matang dan teruji.

Keunikannya begitu jelas terlihat dalam kesederhanaan, kejujuran, kecerdasan, kerja keras, kepekaan dan ketanggapannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi, serta bertindak cepat untuk menyelesaikan.

Bermodalkan kelebihan tersebut, Presiden Jokowi telah menorehkan banyak prestasi fenomenal dalam kurun waktu singkat. Perbutan perbuatan benar ini, sulit bahkan tak akan dilakukan pemimpin pemimpin lain terutama yang mempunyai kepentingan politik bisnis pribadi, keluarga dan kelompok. Kita menyaksikan banyak Menteri, Anggota DPR/D, Gubernur, Bupati ,Walikota tertangkap tangan karena KKN dan suap, tetapi Presiden Jokowi justru berjalan tegap, tegak kepala karena sejauh ini tidak menyalah gunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya.

Kelebihan-kelebihan Presiden Jokowi inilah yang harus kita, terutama para pemimpin pemerintahan di Propinsi NTT, pelajari dan teladani. Mengapa pemimpin pemerintahan harus belajar dan meneladani sikap dan perbuatan Pak Jokowi ?

Karena dalam diri Pak Jokowi, ada faktor kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mengelola pemerintahan yaitu adanya kompetensi/kapasitas, integritas, dan ketaatan pada asas-asas pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) seperti, taat asas konstitusi dan peraturan perundang undangan, bekerja untuk kepentingan umum dengan efektif dan efisien, berlaku adil untuk semua, dan tidak menyalah gunakan kekuasaan .

Selain itu ada kemampuan untuk memilih prioritas dan sungguh-sungguh berbuat benar guna mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa . Kalau faktor-faktor kunci keberhasilan Pak Jokowi sudah diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan di NTT, tentu situasi rakyat dan daerah jauh lebih baik dari pada saat ini.

Sudah 23 tahun reformasi dengan kucuran anggaran triliunan rupiah, dukungan ASN pelaksana program yang lebih terdidik dan terampil, tersedianya fasilitas kerja yang modern, tetapi pengaturan dan pengurusan sendiri rumah tangga daerah belum juga mampu mengurangi kemiskinan.

NTT masih saja setia bercokol di peringkat tiga propinsi termiskin di Indonesia, malah menurut data terakhir BPS jumlah warga miskin bertambah 19,77 ribu menjadi 1.173,53 ribu (21,21 persenn) dari jumlah penduduk, (ref Pos Kupang Senin, 23-2-2021).

Memang terlihat banyak ruas jalan raya mulus yang dilintasi mobil bagus dan gedung perkantoran megah, tetapi apa artinya jalan mulus dan gedung gedung kantor mewah kalau rakyatnya masih saja dililit kemiskinan dan penderitaan ?.

Sejak adanya pilkada berbiaya sangat mahal, pembangunan infrastruktur (baca:jalan dan jembatan) selalu menjadi primadona ,sehingga alokasi anggaran untuk sektor ini jauh lebih besar dari pada sektor pertanian yang lebih menyangkut hajat hidup orang banyak. Alasan memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan sepertinya masuk akal, walaupun publik sudah lama paham mengapa jalan dan jembatan selalu diutamakan.

Sayangnya kalau sektor pertanian dalam arti luas dianaktirikan atau dikerjakan asal asalan, sulit mengharapkan NTT bisa bebas dari kemiskinan.

Hal kedua yang patut dipelajari oleh para pemimpin pemerintahan NTT dari Presiden Jokowi adalah perhatiannnya yang besar dan keberpihakannya pada kemajuan pertanian di NTT. Dengan membangun 7 bendungan besar 3 sudah diresmikan (Raknamo, Rotiklot dan Napun Gete), 2 sedang dikerjakan (Temef dan Manikin) dan 2 lagi menyusul yang membuktikan Presiden Jokowi paham bahwa kemajuan NTT sangat tergantung dari pertanian dan keberhasilan pertanian salah satu kuncinya adalah tersedianya air. Kegagalan program TJPS musim tanam April/September 2020 misalnya, salah satu penyebab utama ialah kurangnya persediaan air.

Belajar dari Presiden Jokowi dalam hal ini, berarti gubernur dan para bupati mestinya berlomba-lomba membangun embung, jebakan-jebakan air dan sumur-sumur di daerah pedesaan, sehingga para petani terbantu untuk berusaha meningkatkan pendapatannya.

Pembangunan embung, jebakan air dan sumur, selain berfungsi sebagai persediaan air, juga bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam . Air hujan yang hanya 3-4 bulan turun, bisa ditampung/ditanam sehingga erosi dan banjir dapat dikendalikan dan harapan adanya sumber mata air baru bukan impian.

Demikian juga dengan pembangunan food estate di Sumba Tengah 5000 ha dan di Kabupaten Belu 350 ha, Presiden Jokowi mau mengatakan bahwa sudah saatnya usaha pertanian tanaman pangan dan hotikultura dikelola secara moderen.

Penggunaan alat produksi pertanian (alsintan), benih yang produktif, pupuk, pembasmi hama, pendampingan kontinu oleh tenaga PPL, pengawasan dari instansi teknis dan pengeloaan yang baik mulai dari persiapan menanam hingga panen dan pasca panen merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberhasilan. Mekanisasi pertanian dan ikutannya berarti budaya baru bagi petani.

Karenanya petani harus disiapkan, dibina dan dibimbing untuk beradaptasi dengan cara kerja dan kebiasaan baru. Selain alasan peningkatan produksi yang berdampak pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, faktor minimnya tenaga kerja produktif dan upaya menarik para pemuda untuk menekuni usaha pertanian merupakan alasan utama perlunya modernisasi usaha pertanian.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan NTT? Sesungguhnya modernisasi usaha pertanian bukan hal baru dan yakin para pemimpin tahu hanya belum dilakukan secara besar-besaran seperti di Sumba Tengah.

Pemerintah NTT misalnya telah melaksanakan program Gema Agung (Gerakan masyarakat agribisnis jagung) bekerja sama dengan BPTP NTT mendorong petani (kelompok tani Sehati) di desa Ekateta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengembangkan bibit jagung varietas Nasa 29 .

Dengan menerapkan modernisasi usaha pertanian diperkirakan per satu ha bisa menghasilkan 13 ton jagung.( ref:Pos Kupang, 29-2-2020). Sayang, program yang bagus ini sepertinya tidak berlanjut, entah apa alasannya.

Modernsasi pertanian juga dilakukan oleh dr Stef Bria mantan Bupati Malaka melalui RPM dan cukup berhasil. Rakyat Malaka tentu berharap program tersebut dilanjutkan oleh pengantinya.

Alasan perlunya modernisasi usaha pertanian tersebut.diatas diharapkan mengerakkan hati Gubernur NTT untuk meneruskan program Gema Agung bekerja sama dengan BPTP NTT dalam bentuk membangun kebun kebun bibit unggul jagung di kabupaten se NTT .

Mengingat harga benih unggul jagung seperti Pioneer cukup mahal (rp,100/1kg) maka adanya kebun bibit tentu sangat membantu petani. Hal yang sama sudah dilakukan pada zaman pemerintahan Pak El Tari , dan salah satu peniggalannya masih ada yakni kebun bibit jagung di Tarus Kabupaten Kupang. Kebun kebun bibit ini sekaligus berfungsi sebagai demplot dimana petani bisa belajar cara bertani moderen .

Sedangkan para Bupati diharapkan mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu petani meningkatkan pendapatannya dari usaha pertanian. Mulai dari pembukaan lahan baru guna menambah luas lahan para petani yang memiliki lahan kecil.

Hal ini bisa dilakukan karena masih ada banyak lahan tidur yang tak bisa diolah dengan tenaga manusia tetapi harus memakai excavator untuk mengeluarkan akar akar kayu dan bebatuan, selanjutnya baru digunakan traktor. Kalau dr Stef Bria mantan Bupati Malaka bisa menggunakan anggaran Negara untuk mengratiskan penggunaan traktor, benih dan pupuk, mengapa Kabupaten lain tidak bisa?

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tugas para Bupati terus membina dan membimbing petani agar bisa beralih dari petani subsisten menjadi petani produsen /komersial . Memang berat ,tetapi inilah jalan terjal yang harus ditempuh untuk melihat petani sejahtera.

Hal ketiga yang patut dipelajari dari Presiden, ialah kunjungannya yang sudah lebih dari 10 kali ke NTT. Ini jelas menunjukkan bahwa perhatian /atensi Presiden kepada NTT besar sekali dan perhatiannya membuahkan begitu banyak perbuatan benar dan besar untuk rakyat dan daerah NTT.

Kalau Presiden yang super sibuk dan jangkauan perhatiannya meliputi seluruh Indonesia sudah berkali kali ke NTT, maka para pemimpin Pemerintahan NTT dituntut untuk sesering mungkin turun ke bawah (turba) guna melihat masalah masalah yang dihadapi rakyat dan mencari jalan keluar secepatnya guna menyelesaikannya.

Perhatian lebih harus diberikan kepada kecamatan atau desa desa yang lebih membutuhkan sekalipun saat pilkada kalah suara ditempat tempat tersebut. Adanya perhatian artinya cinta dan berpihak pada rakyat sehingga tergerak untuk mengangkat derajat mereka. Pemimpin Pemerintahan adalah "pemecah masalah" (problem solver) bukan pembuat masalah (problem maker).

Sesungguhnya keadaan NTT seperti saat ini, bukan karena kurang potensi dan atensi melainkan karena keliru/salah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Mari belajar dari Pak Jokowi. (*)