Mendesak Pemutakhiran Data Penduduk Pasca Sensus Penduduk 2020

Rata-rata di setiap RT ditemui nama yang sudah meninggal dunia, bahkan sampai tiga orang. Ada juga nama yang sudah meninggal dan nama tersebut ada di dua RT berbeda, setelah ditanyakan ternyata orang yang sama, seolah-olah ada dua orang yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan masyarakat kita belum terbiasa mengurus akte kematian.

Beberapa PNS mengurus akte kematian suami atau istri agar mendapat tunjangan. Bulan dan tahun meninggal juga tidak diingat, akhirnya petugas harus melihat di batu nisan kubur yang berada di dekat rumah.

Soal kelahiran umumnya lebih tertib kecuali pada generasi terdahulu, banyak sekali yang lahir tanggal 1 Juli dan 31 Desember.

Kekuatan pemeriksaan DP bertumpu pada narasumber yaitu Ketua RT yang dianggap menguasai local knowledge, informasi setempat, yang luas dan dalam. Daya ingatannya menjadi taruhan. Setelah pemeriksaan DP bersama Ketua RT, tahap selanjutnya yaitu melakukan verifikasi lapangan bersama Ketua RT.

Tahap verifikasi lapangan memerlukan keikhlasan Ketua RT mendampingi PS untuk mendatangi dari rumah ke rumah, dalam Bahasa Manggarai "lejong" atau bertamu dari rumah ke rumah. Pada tahap ini DP tetap menjadi bahan utama dengan tujuan membandingkan apa yang ada di lapangan dibandingkan dengan yang ada di DP.

Banyak ditemui salah nama. Ada orang tua tidak kenal nama anaknya karena tertulis Marbu, seharusnya Mantur.

Ditemui juga Ketua RT yang merasa enggan mendatangi warga dari rumah ke rumah, karena biasanya warga yang mendatangi rumah Ketua RT. Bahkan ada Ketua RT yang menghindari urusan data karena tidak pernah dapat honor, padahal urusan data penduduk ini bukan tugas tambahan, tetapi tugas pokok.

Tidak dapat dipungkiri masih ada pandangan bahwa sensus tidak penting. Masih banyak orang yang menganggap bahwa sensus itu hanya kumpul data. Pada SP-2020 mau tidak mau Ketua RT harus turun mendatangi dari PS rumah ke rumah, paling tidak menunjukkan batas-batas terluar dari RT, dimulai dari arah barat daya.

Selanjutnya tahap pencacahan lapangan dengan format C1 yang berisi keterangan perumahan dan keterangan masing-masing individu. Dari tahap pencacahan lapangan ini kita tahu kondisi masyarakat satu per satu. Dimana mereka tinggal, apa pekerjaannya, apa pendidikannya.

Dari "lejong" ini juga diketahui banyak orang tua kita yang kehidupannya memprihatinkan, kondisi rumah masih berlantai tanah, belum ada jamban, atau rumah tidak layak huni. Ketika PS datang mereka gugup, tetapi ada juga yang senang karena berharap mendapatkan bantuan. Dengan "lejong", bertamu dari rumah ke rumah, kita tahu kondisi sebenarnya dari masyarakat kita.

Selanjutnya Petugas Sensus akan merekap dan mencek konsistensi isian. Tahap ini memakan waktu yang tidak sedikit, tidak lebih mudah dibandingkan tahap lapangan, yaitu melakukan cross check penduduk didalam RT serta antar RT didalam satu desa agar tidak terjadi duplikasi penduduk.

Hasil olah cepat DP akan menentukan jumlah penduduk kita, baik alamat KTP/KK di RT tersebut dan tinggal di RT tersebut (de facto sama dengan de jure), alamat KTP/KK bukan di RT tersebut tetapi tinggal di RT tersebut (de facto tidak sama dengan de jure), penduduk yang sudah tidak ada di RT tersebut, serta jumlah penduduk yang meninggal. Begitu juga jumlah penduduk menurut jenis kelamin, serta jumlah keluarga. Terakhir Ketua RT atau yang diberi mandat akan membubuhkan tanda-tangan persetujuan di atas DP tersebut.

Setiap proses yang kita lalui semakin menunjukkan bahwa data bukan kekayaan lagi, bukan new oil lagi, data itu sakral, data itu suci. Tidak cukup rasa puas, haru, dan syukur. Perjuangan baru dimulai dan harus dilanjutkan. Kita sudah berani mengambil resiko di tengah pandemi. Resiko yang sangat berat berhasil kita lalui. SP2020 telah memberikan kita acuan.

Karena itu pemutakhiran data penduduk pasca sensus menjadi kebutuhan mendesak agar perjuangan mendapatkan data dasar sebagai acuan ini tidak sia-sia. Selamat Hari Statistik Nasional 26 September 2020! (*)