Breaking News:

Headline Pos Kupang Hari Ini

Pemda Terima Formasi PPPK, Prioritaskan Guru dan Penyuluh Pertanian

Pemerintah Kota Kupang memperoleh 145 formasi, didominasi tenaga guru. Rinciannya, 129 guru dan 16 penyuluh pertanian.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Alfons Nedabang
Pos-Kupang.com
Link Pendaftaran PPPK 2019 

Hal senada diungkapkan, Margarita Agnesia Mella, tenaga K2 di Bagian Umum Setda TTS. Setelah gagal menjadi CPNS melalui jalur K1 dan K2, saat ini Margarita harus diperhadapkan dengan kenyataan jika dalam rekrutmen PPPK hanya dikhususkan untuk tenaga guru dan penyuluh.

BREAKING NEWS: Antonius Bikir Tewas Tertimbun Longsor di Lingko Longos Kabupaten Manggara

"Aduh Tuhan e...kenapa kok begini lagi? Dulu jadi korban politik sekarang jadi korban apa lagi ini. Saya sudah mengabdi sejak 2005, kenapa pemerintah tidak bisa perhatikan sedikit. Saya minta tolong perhatikan kami juga, kami juga tenaga K2 dan sudah belasan tahun mengabdi di pemerintah," ujar Agnesia.

Lembata Tidak Usul

Pemda Kabupaten Lembata melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) tidak mengusulkan calon PPPK kepada Kemenpan-RB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD-PSDM Kabupaten Lembata, Patrisius Emi Udjan menjelaskan, usulan calon PPPK sesuai permintaan Kemenpan-RB kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Menurut Patrisius, deadline yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda untuk mengusulkan calon PPPK, Kamis (7/2/2019). Namun hingga batas waktu yang ditentukan, BKD-PSDM Lembata tak bisa memenuhi hal itu karena beberapa alasan mendasar.

Seminggu Jelang Valentine Day Ada 7 Ritual Romantis yang Dilakukan, Tak Banyak yang Tahu

"Salah satu alasan mendasar itu, yaitu beban keuangan bagi PPPK menjadi tanggung jawab daerah. Padahal anggaran di daerah, khususnya Kabupaten Lembata sangat terbatas," tandas Patrisius saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/2/2019).

Untuk membiayai belanja pegawai di daerah saat ini, lanjut Patrisius, pemda mengalami banyak kesulitan. Apalagi harus ditambah beban baru, yaitu belanja langsung bagi PPPK yang merupakan program pemerintah pusat.

Patrisius mengatakan, saat pertemuan di Batam pekan lalu, ketua asosiasi para bupati/walikota se-Indonesia telah menyatakan secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat. Alasannya, beban keuangan yang harus ditanggung daerah, kini sudah terlampau banyak.

Pernyataan penolakan itu, kata Patrisius, disampaikan saat pertemuan yang dihadiri tim dari Kemenpan-RB. Oleh karean itu, Pemda Lembata menuruti kondisi riil yang ada di daerah.

Putra NTT, Prof Cornelis Lay Dinobatkan Jadi Guru Besar UGM, Pidatonya Tuai Pujian

Pemda Lembata saat ini memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk belanja langsung pegawai. Atas dasar itulah hingga batas waktu yang ditentukan Kemenpan- RB tidak mengusulkan calon PPPK.

Patrisius mengatakan, perihal PPPK sudah disampaikan kepada Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Bupati Sunur juga mengungkapkan soal kesulitan anggaran yang dialami selama ini.

"Kali ini kami tidak bisa mengusulkan calon PPPK itu ke Jakarta. Mungkin pada tahap berikutnya baru kami dari Lembata mengajukan usul ke Kemenpan-RB untuk tenaga PPPK itu," ujar Partrisius.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Mulu Blasius, SE, CES. Menurut Mulu, BKD belum mendapatkan informasi resmi tentang rekrutmen PPPK. "Saya belum dapat informasi yang jelas," kata Mulu saat dikonfirmasi Kamis (7/2/2019).

Harumkan NTT, Ini Pidato Lengkap Profesor Cornelis Lay Saat Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM

Pemda Kabupaten Nagekeo juga belum menerima informasi resmi terkait penerimaan PPPK. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Pegawai BK -Diklat Nagekeo, Imanuel Rumpa Rumissing, mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi resmi mengenai PPPK dari Kemenpan-RB dan BKN.

Link Pendaftaran Dibuka

Pembukaan pendaftaran PPPK sudah dimulai, Jumat (8/2/2019). Link pendaftaran PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id sudah dibuka Jumat pukul 17.00 Wita. Bagaimana proses pendaftaran?

Sistem pendaftaran PPPK secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pendaftaran PPPK melalui website SSCASN BKN dengan link sscasn.bkn.go.id. Sistem ini berbeda dengan penerimaan CPNS 2018.

Desember 2018 -Januari 2019 Ada 275 Flight di Bandara El Tari Kupang Dibatalkan

"(Portal tersebut) dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Febuari pukul 16.00 WIB," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, pemerintah resmi membuka proses penerimaan PPPK tahap I pada tanggal 8 Februari 2019.

Kepada wartawan seusai menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (7/2/2019), Syafruddin menjelaskan proses pendaftaran difokuskan bagi mantan tenaga honorer yang berasal dari sejumlah bidang. Namun, untuk kali ini pendaftaran tidak terhalang batasan umur.

"Paling diutamakan adalah guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, kemudian tenaga-tenaga fungsi teknis lain yang umumnya mereka (terhalang) karena (faktor) umur," kata Syafruddin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018). (KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA)

Menurutnya, pendaftaran PPPK 2019 secara serentak itu akan dibuka hingga 23 Februari 2019. Ia pun menyampaikan alasan di balik pemilihan waktu pendaftaran PPPK itu.

Perlu diketahui, peralatan yang akan digunakan untuk proses Computer Assisted Test (CAT), kata Syafruddin, tidak hanya dimiliki BKN. Namun, sebagian merupakan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehingga pemilihan waktu tersebut sangat diperhitungkan Kemenpan-RB.

"Karena peralatan dan sarana yang dipakai untuk (proses) itu kan kita menggunakan sarana yang dimiliki BKN dan sebagian dimiliki Kemendikbud," jelas Syafruddin.

Alat tersebut nantinya akan digunakan Kemendikbud untuk Ujian Nasional (UN) dalam waktu dekat. "Maret, Dikbud sudah mempersiapkan untuk UN, jadi kita pakai bulan ini alatnya," katanya.

Ramalan Zodiak Sabtu 9 Februari Malam, Saatnya Taurus Masuk Parpol, Virgo Kerja Keras

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan mengenai rekrutmen PPPK tahap I akan dibuka untuk formasi tenaga harian lepas/THL penyuluh, penyuluh pertanian, dosen perguruan tinggi negeri baru.

Selain itu, eks tenaga honorer K2 untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan dinyatakan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

"Salah satunya usia pelamar PPPK maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar," ujar Ridwan.

Selain itu, Ridwan memaparkan beberapa syarat, formasi, dan panduan pada rekrutmen PPPK tahap I. Pertama, jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Daftar dapat dicek pada laman info.gtk.kemdikbud.go.id.

Undur Diri dari KPU Kota, Lodowyk Fredrik Ungkap Kronologinya

Kedua, tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

Ketiga, penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Ridwan menambahkan, masa hubungan kerja PPPK paling singkat selama satu tahun.
Masa kerja tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018.

Waspada! Tinggi Gelombang di NTT Hari Ini Capai 2,0 Meter

Perolehan gaji untuk pegawai kontrak pemerintah, lanjut Ridwan, pada instansi pusat akan dibebankan pada APBN. Sementara, pada instansi daerah akan dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ridwan menuturkan, aturan teknis dari PP Nomor 49 Tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. (yel/yon/din/mm/pet/kro/jj/gg/tribun network)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved