Pemda Terima Formasi PPPK, Prioritaskan Guru dan Penyuluh Pertanian

Hal senada diungkapkan, Margarita Agnesia Mella, tenaga K2 di Bagian Umum Setda TTS. Setelah gagal menjadi CPNS melalui jalur K1 dan K2, saat ini Margarita harus diperhadapkan dengan kenyataan jika dalam rekrutmen PPPK hanya dikhususkan untuk tenaga guru dan penyuluh.

• BREAKING NEWS: Antonius Bikir Tewas Tertimbun Longsor di Lingko Longos Kabupaten Manggara

"Aduh Tuhan e...kenapa kok begini lagi? Dulu jadi korban politik sekarang jadi korban apa lagi ini. Saya sudah mengabdi sejak 2005, kenapa pemerintah tidak bisa perhatikan sedikit. Saya minta tolong perhatikan kami juga, kami juga tenaga K2 dan sudah belasan tahun mengabdi di pemerintah," ujar Agnesia.

Lembata Tidak Usul

Pemda Kabupaten Lembata melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) tidak mengusulkan calon PPPK kepada Kemenpan-RB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD-PSDM Kabupaten Lembata, Patrisius Emi Udjan menjelaskan, usulan calon PPPK sesuai permintaan Kemenpan-RB kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Menurut Patrisius, deadline yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda untuk mengusulkan calon PPPK, Kamis (7/2/2019). Namun hingga batas waktu yang ditentukan, BKD-PSDM Lembata tak bisa memenuhi hal itu karena beberapa alasan mendasar.

• Seminggu Jelang Valentine Day Ada 7 Ritual Romantis yang Dilakukan, Tak Banyak yang Tahu

"Salah satu alasan mendasar itu, yaitu beban keuangan bagi PPPK menjadi tanggung jawab daerah. Padahal anggaran di daerah, khususnya Kabupaten Lembata sangat terbatas," tandas Patrisius saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/2/2019).

Untuk membiayai belanja pegawai di daerah saat ini, lanjut Patrisius, pemda mengalami banyak kesulitan. Apalagi harus ditambah beban baru, yaitu belanja langsung bagi PPPK yang merupakan program pemerintah pusat.

Patrisius mengatakan, saat pertemuan di Batam pekan lalu, ketua asosiasi para bupati/walikota se-Indonesia telah menyatakan secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat. Alasannya, beban keuangan yang harus ditanggung daerah, kini sudah terlampau banyak.

Pernyataan penolakan itu, kata Patrisius, disampaikan saat pertemuan yang dihadiri tim dari Kemenpan-RB. Oleh karean itu, Pemda Lembata menuruti kondisi riil yang ada di daerah.

• Putra NTT, Prof Cornelis Lay Dinobatkan Jadi Guru Besar UGM, Pidatonya Tuai Pujian

Pemda Lembata saat ini memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk belanja langsung pegawai. Atas dasar itulah hingga batas waktu yang ditentukan Kemenpan- RB tidak mengusulkan calon PPPK.

Patrisius mengatakan, perihal PPPK sudah disampaikan kepada Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Bupati Sunur juga mengungkapkan soal kesulitan anggaran yang dialami selama ini.

"Kali ini kami tidak bisa mengusulkan calon PPPK itu ke Jakarta. Mungkin pada tahap berikutnya baru kami dari Lembata mengajukan usul ke Kemenpan-RB untuk tenaga PPPK itu," ujar Partrisius.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Mulu Blasius, SE, CES. Menurut Mulu, BKD belum mendapatkan informasi resmi tentang rekrutmen PPPK. "Saya belum dapat informasi yang jelas," kata Mulu saat dikonfirmasi Kamis (7/2/2019).

• Harumkan NTT, Ini Pidato Lengkap Profesor Cornelis Lay Saat Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM

Pemda Kabupaten Nagekeo juga belum menerima informasi resmi terkait penerimaan PPPK. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat.