Pemda Terima Formasi PPPK, Prioritaskan Guru dan Penyuluh Pertanian

Menurut Apolonia, informasi mengenai formasi PPPK disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) lewat surat yang ditujukan kepada Pemda TTU. Surat dikirim tanggal 4 Februari dan diterima tanggal 6 Februari.

• Antonius Tewas Usai Gali Drainase di Kaki Tebing Setinggi 4 Meter

Apolonia menjelaskan, jumlah kuota yang dialokasikan oleh Kemenpan-RB sebanyak 253 orang itu terdiri berbagai formasi. "Formasi harus diusulkan dulu oleh bupati. Bupati sudah tanda tangan, kami sudah usulkan ke sana (Kemenpan-RB). Nanti tindak lanjut seperti apa kami menanti lagi dari sana," terang Apolonia saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat siang.

Dikatakannya, Kementrian-RB telah memerintahkan kepada Pemda TTU untuk segera melakukan pengumuman kepada masyarakat terkait dengan perekrutan PPPK. "Mereka sudah memerintahkan kita supaya melakukan pengumuman kepada masyarakat tapi juknis belum ada."

Apolonia membeberkan, berdasarkan surat Kemenpan-RB, pemda melakukan pengumuman selama 8-16 Februari 2019. "Tapi sampai sekarang kami koordinasikan ke sana tapi belum ada juknis yang diberikan oleh pihak BKN kepada kami," ujarnya.

• KABAR GEMBIRA! Pendaftaran PPPK Dibuka, Ini Syarat dan Mekanismenya

Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu sampai juknis dikirimkan BKN baru dilakukan pengumuman kepada masyarakat.

"Artinya sampai hari Senin dulu baru dilakukan pengumuman. Karena waktu mepet sekali. Mereka kasih tanggal 8 sampai tanggal 16 Februari untuk dilakukan pengumuman," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Johanis Umbu Djanga mengatakan, belum menerima juknis tentang perekrutan PPPK.

Menurut Johanis, proses seleksi PPPK sama seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Teknis penyelenggaraan penerimaaan PPPK dilaksanakan pemerintah pusat.

• Gara-Gara Ikuti Google Maps, Truk Ini Pun Tersesat di Jalan Sempit, Lalu Masuk Jurang

Dikatakannya, dengan perekrutan PPPK maka secara otomatis tenaga kontrak daerah tidak ada lagi. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 1.800-an tenaga kontrak daerah yang mengabdi di Sumba Tengah.

Dari jumlah tersebut, 184 orang terancam diberhentikan karena tidak masuk kerja dan lainnya lulus CPNS tahun 2018. Johanis mengimbau masyarakat Sumba Tengah bersabar untuk mengikuti seleksi PPPK.

Respon Beragam

Penerimaan PPPK ditanggapi beragam oleh tenaga honor. Tery Nayoan mengatakan, tes PPPK ini sangat baik tetapi dalam pemberian gaji diharapkan jangan dibebankan kepada daerah tetapi APBN.

"Kalau bisa diselektif secara ketat karena bisa saja PPPK yang belum layak K2 dimasukan datanya. Ini kan menciptakan kecemburuan diantara honorer," kata Tery, honorer di Pemkab Kupang.

• 150 Jenderal Nganggur & 500 Kolonel Nonjob, Tak Ada Kerjaan di Mabes, Ini yang Dilakukan Setiap Hari

Tenaga K2 di Bagian Umum Setda TTS, Ansel Agu (41) mengaku kecewa setelah mendengar kuota tenaga PPPK hanya dikhususkan untuk guru dan penyuluh pertanian. Padahal, dirinya sudah mengabdi selama 14 tahun sejak masih K1 hingga saat ini masuk K2.

"Kami punya nasib bagaimana sudah kalau begini? Kami sangka rekrutmen PPPK ini bisa menjadi kabar gembira untuk kami. Ternyata, nasib kami masih belum bisa berubah," keluh Ansel.