Program Afirmasi Honorer jadi ASN Berakhir 2025, Ini Skema Baru Rekrutmen CPNS 2026

POS-KUPANG.COM - Program Afirmasi honorer jadi ASN berakhir 2025.

Pemerintah akan menerapkan Skema Baru Rekrutmen CPNS 2026 dengan Prinsip Zero Growth atau pertumbuhan nol pegawai.

Prinsip itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 202.

Dalam RAPBN 2026, Pemerintah menegaskan formasi CPNS akan difokuskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.

Baca juga: Seleksi CPNS 2026 Sudah Pasti Dibuka,Begini Cara Cek Formasi di SSCASN BKN dan Syarat Pendaftarannya

 Kebijakan ini merupakan bagian dari arah baru manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang menerapkan Prinsip Zero Growth atau pertumbuhan nol pegawai.

“Menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun serta berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth," demikian bunyi RAPBN 2026.

Prinsip Zero Growth dalam Skema Baru Rekrutmen CPNS 2026 memberi sinyal bahwa Pemerintah tidak menambah jumlah ASN secara nasional.

Rekrutmen tahun depan hanya akan dilakukan untuk menggantikan pegawai yang keluar dari sistem, baik karena pensiun, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri

Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di instansi pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan menjaga agar struktur birokrasi tidak membengkak.

Melalui kebijakan ini Pemerintah ingin memastikan jumlah ASN tetap ideal sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus menekan beban belanja pegawai yang selama ini mendominasi anggaran negara.

Dalam RAPBN tersebut juga disebutkan bahwa Kuota Formasi CPNS 2026 akan dihitung secara cermat berdasarkan data pegawai yang mencapai batas usia pensiun atau yang diprediksi keluar dari sistem. 

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2026 Terbatas, Ini Prediksi 14 Formasi bagi Lulusan SMA/SMK, Cek Daftarnya

Dengan demikian, jumlah formasi baru tidak akan melebihi angka tersebut.

Pemerintah ingin menahan laju pertumbuhan ASN agar anggaran negara lebih efisien dan dialokasikan ke sektor pelayanan publik yang lebih produktif.

Langkah ini sejalan dengan reformasi birokrasi nasional yang menekankan efisiensi, optimalisasi SDM, serta transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan jadwal pembukaan seleksi CPNS 2026.

 Pasalnya, BKN masih melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menentukan kebutuhan serta jumlah formasi yang akan dibuka. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS