TAG
praktek politik uang
-
Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik Uang
Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses paket Naitboho - Kase di Desa Lanu
Sabtu, 20 Oktober 2018 -
Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief membeberkan awal mula cuitannya yang membuat heboh sejumlah elite
Senin, 13 Agustus 2018 -
Kapolres Ngada Tegaskan Kasus Politik Uang Terus Diproses
Kasus Politik uang saat Pilkada Kabupaten Nagekeo 2018 tetap diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Jumat, 13 Juli 2018 -
Pengamat Politik Jerry Sumampouw : Masyarakat tidak Lagi Terpengaruh Politik Uang
beberapa tempat ada laporan bahwa polisi bahkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) menangkap pelaku politik uang.
Sabtu, 30 Juni 2018 -
Suka, Suku dan Saku, Ternyata Tiga Hal Itu yang Terjadi dalam Pilkada di NTT
Realitas itu merupakan sebuah kondisi sarkastik tentang politik; sebuah kritikan tajam dan pedas tentang dinamika politik berikut
Rabu, 7 Maret 2018 -
Politisasi SARA dan Politik Uang
Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah. Istilah politik dalam
Senin, 5 Maret 2018 -
Uskup Ruteng Minta Umat Jangan Terjebak dalam Politik Uang
Uskup Ruteng dengan tegas meminta dan mengajak seluruh umat Katolik agar turut mensukseskan proses pilkada yang jujur dan adil.
Minggu, 4 Maret 2018 -
Panwaslu Sumba Timur akan Lakukan Ini Kalau Calon Melanggar
Panwaslu Kabupaten Sumba Timur mengelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA pada Pilkada 2018.
Rabu, 14 Februari 2018 -
Wabup Belu Siap Diproses Kalau Lakukan Ini
Wakil Bupati (Wabup) Belu, JT Ose Luan mengaku dirinya siap diproses jika melakukan pelanggaran selama Pemilihan Gubernur NTT 2018.
Rabu, 14 Februari 2018 -
Warga Berkostum Hitam Serbu Panwas Sumba Barat, Ada Apa?
Puluhan warga Kabupaten Sumba Barat mengenakan kaos hitam berkumpul di Kantor Panwas Kabupaten Sumba Barat
Rabu, 14 Februari 2018 -
Panwas TTU Konvoi Tolak Politik Uang
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendeklarasikan menolak politik uang dan politisasi SARA.
Rabu, 14 Februari 2018 -
Bawaslu NTT Deklarasi Tolak Politik Uang
para calon dilarang mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, agama, suku ras, golongan, calon kepala daerah dan parpol.
Rabu, 14 Februari 2018 -
Reses DPRD Malaka - Ronaldo Ajak Masyarakat Desa Raiulun Lawan Politik Uang
Ia mengingatkan masyarakat agar jangan tergiur dengan uang Rp 100.000 atau Rp 200.000 untuk memilih orang tertentu dalam pileg maupun Pilkada.
Kamis, 16 November 2017 -
Politik Uang Masih Jadi Masalah dalam Pilkada 2017
FFH melakukan riset mengenai politik uang di Kabupaten Brebes dengan melibatkan 400 responden. Riset dari 15 November hingga 23 Desember 2016.
Senin, 6 Februari 2017 -
Politik Uang: Pencederaan Atas Etika Politik
Secara prinsipiil, pilkada merupakan momentum perubahan, kesempatan di mana setiap warga dengan bebas
Selasa, 31 Januari 2017 -
Kris Rotok Minta Kader Gerindra Tidak Terjebak Politik Uang
Koordinator wilayah (Korwil) Flores Partai Gerindra, Kris Rotok meminta kepada kader Partai Gerindra agar tidak mudah terbujuk oleh politik uang yang
Selasa, 17 Januari 2017 -
Kader Partai Gerindra Diminta Jaga Etika
Eston L Foenay meminta kepada kader Partai Gerindra agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu SARA yang dapat memecahbelah persatuan
Selasa, 17 Januari 2017 -
Bawaslu Gandeng PPATK dan KPK Telusuri Politik Uang Saat Pilkada
Bawaslu memiliki kewenangan yang terbatas terkait penindakan atas pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu.
Jumat, 19 Agustus 2016 -
Perludem dan ICW akan Uji Materi UU Pilkada yang Berpotensi Politik Uang
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Perludem bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan
Kamis, 21 Juli 2016 -
Polri dan Kejaksaan Akan Dilibatkan dalam Penindakan Praktek Politik Uang
(Bawaslu) akan menggandeng kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu
Sabtu, 11 Juni 2016