Suka, Suku dan Saku, Ternyata Tiga Hal Itu yang Terjadi dalam Pilkada di NTT

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi FISIP Undana; Peneliti Institut Sophia Kupang

POS KUPANG.COM -- Konstelasi politik 2018 memunculkan realitas masyarakat yang fragmentatif. Masyarakat terbelah menjadi banyak sekali kelompok politik. Semua kelompok itu jelas berlandaskan kepentingan tertentu.

Judul di atas merupakan kristalisasi pemahaman masyarakat di kampung tentang politik Indonesia dan juga NTT masa kini. Menurut masyarakat, politik Indonesia hanya dapat dipahami sejauh memahami rasa suka, mengenal suku dan soal isi saku seseorang.

Realitas itu merupakan sebuah kondisi sarkastik tentang politik; sebuah kritikan tajam dan pedas tentang dinamika politik berikut embel-embel di belakangnya.

Dengan bahasa yang agak berbeda, pernyataan masyarakat di atas sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada elit politik di negara ini untuk sedikit mempraktikkan nilai politik berbasis etika.

Masyarakat, yang kerap dinilai oleh elit politik sebagai entitas yang tidak tahu apalagi paham politik, sedang mengajarkan kebijakan politik untuk sebuah kebajikan politik sebagai ujung akhirnya. Sasarannya adalah elit politik dan semua orang yang mengaku paham politik itu.

Pernyataan masyarakat tersebut sulit dibantah oleh manusia politik Indonesia. Rumusan bahwa popularitas (suka) merupakan fungsi dari bekerjanya etnis (suku) dan sumber daya ekonomi (saku) mendapat pendaratan praksisnya di level politik lokal dan nasional.

Di level demikian, politik tidak lagi dipahami sebagai sebuah obyek yang rasional tetapi menjadi entitas yang sungguh emosional.

Ketidaksadaran Politik

Dalam The Political Unconscious: Narrative as a Sosially Symbolic Act, Jameson (1981) mengatakan bahwa perilaku manusia harus dimengerti tidak hanya dalam wujudnya yang kelihatan.

Makna perilaku apa pun dari entitas yang disebut manusia wajib ditelusuri lebih intens dalam hubungannya dengan konteks sosial. Konteks sosial wajib disertakan karena penilaian obyektif tentang perilaku manusia akan sulit mencapai sempurna jika hanya menyelami realitas yang kelihatan dan mengabaikan fakta di balik perilaku yang sama.

Itulah yang oleh Jameson disebut sebagai sisi ketaksadaran manusia.
Menurut Jameson, realitas ketidaksadaran bisa juga dipakai untuk melacak dan memeriksa motif politik seseorang.

Sebagai entitas cerdas, manusia pasti memiliki beragam motif dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Makna dari tindakan politik manusia politik akan sulit ditemukan jika kita hanya melihat wujud perilaku yang kelihatan.

Perilaku lahiriah manusia harus dihubungkan dengan konteks sosial kehadiran perilaku. Di sini, dibutuhkan analisis mendalam dan intens agar makna paripurna bisa diperoleh dengan amat terang.

Epstein (1994) dalam Radical Expression: Political Language, Ritual, And Symbol In England, 1790-1850 menyebutkan dua hal yang melatarbelakangi perilaku politik seseorang atau kelompok.