TAG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
-
Ternyata beli opini WTP itu sudah menjadi kebiasaan di Kementerian yang sempat dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL), terdakwa kasus korupsi.
Kamis, 9 Mei 2024
-
Pemeriksaan ini akan berlangsung di Kantor Bupati di Oelamasi dan ditandai dengan entry meeting bersama Pemkab Kupang.
Selasa, 16 April 2024
-
Seorang penilai/ Apprasil dalam melakukan kegiatan penilaian aset terhadap Aset baik dilingkungan Kementrian dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan
Jumat, 5 April 2024
-
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar jangan masa bodoh
Senin, 4 Maret 2024
-
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, piutang pajak dan retribusi selalu menjadi temuan dari BPK Provinsi NTT.
Kamis, 16 November 2023
-
Rekomendasi BPK itu kemudian dilanjutkan oleh KLHK kepada Pemkab Manggarai Barat melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Selasa, 30 Mei 2023
-
Kabupaten Sumba Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2022 atau Laporan Keuangan tahun 2022.
Selasa, 30 Mei 2023
-
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku, PT Flobamor diawasi oleh DPRD publik, akuntan negara hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rabu, 3 Agustus 2022
-
Semuel Haning mempersilahkan untuk dilakukannya audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah provinsi NTT itu.
Rabu, 22 Juni 2022
-
Dikatakan Gubernur Viktor, sejumlah koreksi ataupun catatan DPRD menjadi kekuatan dalam pembangunan provinsi ini
Selasa, 21 Juni 2022
-
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengumumkan 10 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2022 - 2027.
Jumat, 10 Juni 2022
-
Said Kopong berujar informasi ini dia dapat dari bagian Organisasi dan Tata Kerja Setda Lembata
Selasa, 7 Juni 2022
-
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapat peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peringatan itu terkait dengan penggunaan dana.
Jumat, 6 Agustus 2021
-
Salah satu yang sedang ditangani adalah kasus dugaan kerugian negara yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dengan total kerugian mencapai Rp 20 triliun
Jumat, 26 Februari 2021