Komisaris Utama PT Flobamor, Semuel Haning Persilahkan Audit Investigasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisaris utama (Komut) PT Flobamor, Dr. Semuel Haning, mempersilahkan untuk dilakukannya audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah provinsi NTT itu. Ia menegaskan agar proses audit sesuai aturan.

Dr. Sam, ketika dikonfirmasi, Selasa 21 Juni 2022 menyampaikan apresiasi terhadap DPRD NTT yang telah menyuarakan hal tersebut. Aturan yang dimaksud, audit bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Flobamor, bila ada penyertaan modal atau penggunaan anggaran dari pemerintah.

"Audit itu harus sesuai aturan. Jangan sampai minta audit tapi bagaikan macan gigi ompong. Kalau kita mendapat penyertaan modal untuk kegiatan usaha, ya sah-sah saja," kata Dr. Sam di ruang kerjanya.

Selama kepemimpinannya, Pemerintah disebut belum memberikan modal untuk usaha. Bahkan, pihaknya mengupayakan modal sendiri untuk menjalankan BUMD tersebut. Bahkan, pada masa ini justru memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah.

Mestinya, kata dia, audit dilakukan pada kepengurusan di tahun 2018 dan sebelumnya. Sebab, pada masa itu ada penyertaan modal dari pemerintah yang masuk.

"Kami punya pintu hati, kami dewan direksi selaku terbuka untuk siapa saja yang mau melakukan audit, tetapi audit itu harus sah," tegasnya.

Dr. Sam kembali menegaskan, pihaknya tiap tahun selalu melakukan audit eksternal. Audit eksternal dilakukan karena sejauh ini PT Flobamor dibawa kepemimpinannya, belum menggunakan keuangan daerah. Audit itu disebut agar menyehatkan perusahaan.

PT Flobamor akan selalu siap dilakukan audit, kapan saja. Semua data, menurutnya, akan siapkan untuk diberikan bila dilakukan audit. Dr. Sam juga menyebut, sejauh ini tidak ada otoritas keuangan terkait yang melakukan audit. Ia beralasan, para pihak itu memahami aturan.

Hingga berjalan tiga tahun ini, lanjut Dr. Sam, audit belum dilakukan BPK. Karena memang belum ada anggaran dari pemerintah disalurkan ke usaha itu. Justru, tegasnya, kepemimpinan sekarang berupaya untuk membayar utang pada periode kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam acara purna tugas mantan sekretaris daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing, bulan Mei 2022 lalu, menyampaikan, PT Flobamor tidak boleh dibubarkan. Mestinya dibangun dalam cara berpikir baru.

Dalam pidatonya seperti dikutip dari laman Facebook Viktor Bungtilu Laiskodat, gubernur Viktor sempat menyebut pimpinan DPRD NTT. Dia menegaskan, selama ia menjadi gubernur justru tidak pernah dilakukan penambahan modal. Yang ada, hanya setoran tetap berjalan.

"Nambah uang pun tidak. Tapi setoran jalan. Dulu sebelum saya lihat, tidak ada itu barang itu. Utang 10 miliar dibayar cicil sampai sekarang," tegas Viktor mengenakan selendang membalut kepala dan bersarung tenun khas NTT, malam itu.

Sebelumnya, mayoritas Fraksi DPRD NTT, merekomendasikan Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Sasando hingga PT. Flobamora menjadi catatan kritis dari fraksi di dewan.

Dalam rapat paripurna III tentang pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT tahun 2021, Senin 20 Juni 2022, DPRD menyoroti itu.