Kepala Bapenda Ngada Sebut Dinas Pendidikan Catat PAD Terendah 6,6 Persen

Ringkasan Berita:

• Dinas Pendidikan tercatat sebagai instansi dengan capaian terendah, yakni baru 6,6 persen dari target
• Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ngada, Wili Ajo, menjelaskan bahwa hingga Oktober, PAD Kabupaten Ngada baru mencapai Rp 46 miliar dari target Rp 63 miliar atau sekitar 64 persen.
• Meski beberapa sektor berhasil melampaui target, seperti PPJP dan sektor restoran, makanan-minuman dan katering, justru tantangan utama tetap muncul dari rendahnya kepatuhan wajib pajak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada hingga Oktober 2025 menunjukkan kesenjangan kinerja yang cukup tajam antar - Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

OPD Dinas Pendidikan tercatat sebagai instansi dengan capaian terendah, yakni baru 6,6 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ngada, Wili Ajo, menjelaskan bahwa hingga Oktober, PAD Kabupaten Ngada baru mencapai Rp 46 miliar dari target Rp 63 miliar atau sekitar 64 persen.

Meski demikian, Wili tetap optimistis realisasi bisa menembus Rp 50 miliar di akhir tahun.

Wili mengatakan ditengah capaian tersebut, ketimpangan antar-OPD tampak mencolok.

“Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan sudah mencapai 100 persen, sementara Dinas Pendidikan baru 6,6 persen, PUPR baru 8 persen, dan Pertanian serta Ketahanan Pangan baru 10 persen,” kata Wili Ajo di Kantor Bapenda, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan bahwa setiap OPD bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan pendapatan sesuai kewenangannya.

Baca juga: Kadis Kesehatan Ngada Ungkap Kondisi Terkini Ketersediaan Dokter di Kabupaten Ngada

“Untuk dinas lain, itu urusan mereka masing-masing bagaimana meningkatkan penerimaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wili menjelaskan bahwa pajak daerah tahun ini, termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama yang dibagi bersama pemerintah provinsi.

Kata Wili dari pembagian tersebut, Kabupaten Ngada menerima sekitar 66 persen, sementara 25 persen kembali ke provinsi.

Meski beberapa sektor berhasil melampaui target, seperti PPJP dan sektor restoran, makanan-minuman dan katering, justru tantangan utama tetap muncul dari rendahnya kepatuhan wajib pajak serta dugaan ketidakakuratan laporan self-assessment.

“Banyak wajib pajak enggan membayar pajak dan retribusi. Laporan self-assessment juga belum tentu akurat,” kata Wili.

Namun di sisi internal, Wili mengakui keterbatasan sumber daya sebagai hambatan pengelolaan. Objek pungutan yang banyak tidak diimbangi jumlah SDM dan operasional yang memadai.