Fraksi Golkar Soroti Krisis Air di Naru, Desak Pemerintah Fokus pada Infrastruktur Dasar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Ngada menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Nota Keuangan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum Fraksi Golkar tersebut disampaikan menyusul pembacaan Nota Keuangan oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, dalam sidang paripurna DPRD Ngada yang digelar Selasa (11/11/2025).

Agenda pandangan umum fraksi-fraksi berlangsung Rabu (12/11/2025) di ruang rapat utama DPRD Ngada dan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Jois Jawa, didampingi Ketua DPRD Ngada Romilus Juji, Wakil Ketua I Rudi Wogo. Dari unsur pemerintahan hadir Bupati Ngada Raymundus Bena, Pj Sekda Ngada, Jhoni Watu, dan pimpinan OPD lain.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Ngada, Aty Watungadha, menegaskan bahwa penyediaan air bersih di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.

Menurut Aty, persoalan air bersih di Desa Naru sudah berulang kali disampaikan dalam rapat dan masa sidang sebelumnya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari Pemerintah Daerah.

Baca juga: Dapur MBG di Kecamatan Inerie Ngada Mulai Beroperasi, Enjel: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo

“Pemenuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat. Ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut martabat dan kualitas hidup warga. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret,” tegas Aty Watungadha di hadapan peserta sidang, juga tertuang dalam draf yang di peroleh media ini.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap jaringan air bersih di Desa Naru, memperbaiki sarana penampungan dan pipa distribusi, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber air agar program tersebut berkelanjutan.

Selain menyoroti krisis air di Naru, Fraksi Golkar juga memberikan kritik tajam terhadap struktur APBD 2026 yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasional. Dari total belanja daerah sebesar Rp889,77 miliar, sekitar 76 persen dialokasikan untuk belanja rutin, sedangkan belanja modal hanya 1,9 persen.

Menurut Aty, dominasi belanja operasional dapat menghambat percepatan pembangunan fisik dan pelayanan publik.

“APBD harus menjadi alat percepatan pembangunan, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi. Belanja modal untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana ekonomi produktif perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 6,9 persen dari total pendapatan Rp880,9 miliar masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan pariwisata agar PAD dapat meningkat secara signifikan.

Dalam sektor ekonomi rakyat, Fraksi Golkar juga menyoroti kebijakan penertiban terhadap pelaku usaha penyulingan minuman tradisional moke yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.

“Moke bukan sekadar produk, tetapi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Ngada. Penertiban tanpa pembinaan bisa mencederai kearifan lokal dan melemahkan ekonomi rakyat. Kami mendorong adanya Perda untuk melindungi pelaku usaha moke agar beroperasi secara legal dan berdaya saing,” jelas Aty.