Markolindo Balibo Resmi Dilantik Jadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu Periode 2025-2026

Melalui kaderisasi, setiap kader akan terus menanamkan nilai dasar PMKRI yakni Pro Ecclesia et Patria, menunggal dengan umat terlibat dengan rakyat. 

Nilai ini harus terus hidup, bukan sekadar semboyan di spanduk. Kader PMKRI harus menjadi saksi iman dalam dunia yang kompleks, menjembatani spiritualitas dengan realitas sosial.

Selain berfokus pada proses kaderisasi, Program prioritas periode 2025-2026 ini akan difokuskan juga pada peningkatan kapasitas kader, gerakan sosial berbasis masyarakat, dan advokasi kebijakan daerah di berbagai sektor. Advokasi publik bukan hanya tentang menyuarakan masalah, tetapi mencari solusi bersama. 

"Kita akan memperkuat jejaring dengan komunitas sipil, LSM, media, dan juga pemerintah, agar gerakan kita lebih berdampak. PMKRI harus menjadi pelopor dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat kecil, seperti petani, buruh, nelayan, dan mahasiswa miskin. Kita harus berani mengawal isu-isu strategis seperti pendidikan gratis yang berkualitas, kesehatan masyarakat, tata kelola lingkungan, dan pemerataan pembangunan di desa," kata Marko.

Baca juga: Tidak Berhasil Temui Pimpinan dan Anggota DPRD, PMKRI Cabang Kefamenanu Sebut Wakil Rakyat Takut 

Gerakan sosial berbasis masyarakat akan menjadi medan aksi nyata. PMKRI akan hadir di tengah masyarakat bukan untuk menggantikan peran negara, tetapi mengisi ruang-ruang kosong dimana kebijakan belum menyentuh nadi rakyat.

Peran mahasiswa adalah sarana kontrol sosial dan kekuatan moral dalam mengawal arah pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara ini. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moril dan historis sebagai penjaga nurani bangsa.

 Di tengah fenomena politik yang sering kali kehilangan etika, mahasiswa harus menjadi penyeimbang moral. PMKRI harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemajuan manusianya yakni keadilan, martabat, dan juga kebebasan. 

Demi mewujudkan mimpi ini, PMKRI akan memastikan setiap kebijakan publik benar-benar mengarah pada bonum commune atau kebaikan bersama. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS