Darius Beda Daton Tegaskan OmbudsmanBerwenang Awasi Pelayanan Publik oleh Lembaga Pemerintah

La

Ringkasan Berita:

• Ombudsman NTT gelar Sosialisasi Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Malaka
• Kepala Ombudsman NTT: Ombudsman berwenang awasi Pelayanan Publik oleh Lembaga Pemerintah
• Tujuan Sosialisasi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Ombudsman di daerah
• Hasil yang Diharapkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menyampaikan pengaduan

poran Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menegaskan Ombudsman berwenang mengawasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan  oleh Lembaga Pemerintah.

Hal itu ditegaskan Darius Beda Daton dalam kegiatan Sosialisasi Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Hotel Nusa Dua Betun, Kabupaten Malaka, Jumat (31/10/2025). 

“Ombudsman berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan hukum milik negara maupun swasta yang mendapat tugas melaksanakan pelayanan publik dengan pembiayaan dari APBN atau APBD,” ungkap Darius dalam sambutannya.

Kegiatan Sosialisasi Akses Pengaduan Pelayanan Publik merupakan bagian dari upaya memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Ombudsman di daerah, khususnya dalam hal pengawasan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca juga: FEATURE: Ombudsman NTT Bangun Diskusi dengan Dinas Pertanian Kota Kupang

Dalam sambutannya, Darius Beda Daton, S.H menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah.

Lebih lanjut, Darius Bedda Daton menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari program Unit Layanan Ombudsman RI, yaitu Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat (PVL).

Melalui kegiatan bertajuk Akses Pengaduan Pelayanan Publik, Ombudsman ingin mendekatkan diri kepada masyarakat agar mereka lebih mudah dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terkait layanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat dalam menyampaikan laporan serta melaksanakan fungsi penerimaan dan verifikasi laporan secara proaktif. Ombudsman hadir bukan hanya menunggu laporan datang, tetapi juga mendekatkan diri ke masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi,” ujar Darius.

Menurutnya, kegiatan itu memiliki tujuan strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah yang tingkat akses masyarakatnya terhadap Ombudsman masih tergolong rendah. Dengan adanya sosialisasi itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan konsultasi terkait pelayanan publik akan meningkat secara signifikan.

“Hasil yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI. Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik bisa lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain meningkatkan akses masyarakat, kegiatan sosialisasi itu juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Ombudsman RI dengan pemerintah daerah serta lembaga penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Malaka. Melalui hubungan yang baik, diharapkan terbangun sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca juga: Ombudsman NTT - Pemkot Kupang Sepakat Aneka Niaga Dapat Pengembalian Retribusi Telur Ayam

“Kami juga ingin membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan penyelenggara negara di Kabupaten Malaka, serta mempererat hubungan kerja sama antara Ombudsman dan masyarakat. Dengan begitu, fungsi pengawasan bisa berjalan lebih efektif,” tambah Darius.

Sementara itu, Bupati Malaka Dr. Stefanus Bria Seran, melalui Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT yang telah memilih Kabupaten Malaka sebagai lokasi kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Agustinus Nahak menilai bahwa kegiatan itu sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena membantu meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak mereka sebagai penerima layanan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka, kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT atas perhatian dan kehadirannya di daerah ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana mekanisme pengaduan pelayanan publik dan pentingnya peran Ombudsman dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Malaka, lanjut Agustinus, berkomitmen untuk terus mendukung segala upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman dapat terus berlanjut dalam berbagai bentuk kerja sama ke depan.

Menutup sambutannya, Agustinus juga akhirnya membuka secara resmi kegiatan tersebut mewakili Bupati Malaka yang saat ini sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, antara lain perwakilan perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, kader posyandu, tokoh pemuda dan media masa. Acara berlangsung dengan penuh antusiasme, di mana peserta juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan tim Ombudsman terkait berbagai persoalan pelayanan publik yang sering ditemui di lapangan. (ito).

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS