Fraksi Demokrat DPRD NTT Beri Catatan Ketat soal Tata Kelola dan Kinerja BUMD

Keempat, ujar Reni, menyangkut Ranperda Perubahan Bentuk Hukum PT Flobamor menjadi Perseroda.

Fraksi Demokrat menilai banyak unit usaha perusahaan daerah tersebut tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Demokrat meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit usaha, penghentian aktivitas yang tidak produktif, serta fokus pada bisnis inti yang memiliki prospek jelas. 

Rekomendasi lainnya mencakup audit komprehensif, konsolidasi aset, digitalisasi manajemen, dan penguatan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan BUMN. 

Reni mengatakan, Fraksi Demokrat juga memberikan catatan ketat terhadap tiga Ranperda penyertaan modal daerah untuk PT Flobamor, PT Jamkrida, dan PT Kawasan Industri Bolok.

Untuk PT Flobamor, penambahan modal hanya disetujui dengan syarat audit independen dilakukan dan business plan disusun secara objektif dan terukur.

Baca juga: Fraksi Demokrat Desak Pemkab Manggarai Lakukan Eliminasi Hewan Penular Rabies

Untuk PT Jamkrida, usulan penambahan modal Rp 84 miliar hingga 2029 disetujui dengan kewajiban audit tahunan, penetapan indikator kinerja, peningkatan literasi keuangan UMKM, serta pelaporan publik setiap semester.

Sementara untuk Kawasan Industri Bolok, Fraksi Demokrat menyoroti stagnasi aktivitas industri sejak berdiri pada 2019. Penyertaan modal Rp 48 miliar dipersyaratkan hanya jika ada penguatan tata kelola, feasibility study komprehensif, orientasi bisnis yang jelas, serta strategi promosi investasi yang lebih agresif.

“Fraksi Demokrat akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan solutif,” ujar Reni. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS