Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di NTT Capai Rp 6,7 Triliun

Disusul Kepolisian Republik Indonesia dengan pagu Rp1,44 triliun dan realisasi Rp1,21 triliun atau 83,84 persen, serta Kementerian Agama dengan pagu Rp1,05 triliun dan realisasi Rp0,81 triliun atau 76,86 persen.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mencatat pagu sebesar Rp0,87 triliun dengan realisasi Rp0,55 triliun atau 63,19 persen. 

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Dukung Penuh Peluncuran 80.000 KMP, Wujudkan Desa Tangguh dan Mandiri

Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Sainstek) memiliki pagu Rp0,86 triliun dengan realisasi Rp0,50 triliun atau 58,66 persen.

Kementerian Pertahanan mencatat kinerja terbaik dengan serapan 84,74 persen dari pagu Rp0,78 triliun atau sekitar Rp0,66 triliun terealisasi. 

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan memiliki pagu Rp0,26 triliun dan realisasi Rp0,16 triliun atau 63,25 persen.

Kementerian Pertanian mencatat penyerapan terendah, yakni 51,19 persen dari pagu Rp0,25 triliun, dengan realisasi sekitar Rp0,13 triliun. 

Adapun Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki pagu Rp0,22 triliun dengan realisasi Rp0,15 triliun atau 66,20 persen, dan Mahkamah Agung memperoleh pagu Rp0,21 triliun dengan realisasi Rp0,17 triliun atau 80,03 persen.

Dari capaian tersebut, terlihat Kementerian Pertahanan menjadi lembaga dengan kinerja belanja tertinggi, sedangkan Kementerian Pertanian menjadi yang terendah di antara sepuluh K/L terbesar.

Dorong Akselerasi Penyerapan Anggaran

DJPb NTT terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan. 

Upaya percepatan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan dan penyaluran anggaran, serta peningkatan koordinasi antara satuan kerja dan KPPN di seluruh provinsi.

Secara berkala, DJPb NTT juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan tujuh indikator utama, yakni revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output.

“Kami berharap kinerja belanja tahun 2025 ini bisa semakin memperkuat kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTT. Belanja negara harus menjadi motor pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Adi Setiawan.

Dengan sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun, Kanwil DJPb NTT optimistis serapan belanja akan terus meningkat seiring dengan akselerasi kegiatan di lapangan dan penguatan koordinasi antarinstansi. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS