Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di NTT Capai Rp 6,7 Triliun

Ringkasan Berita:

• Realisasi belanja pemerintah pusat di NTT tumbuh positif hingga Oktober 2025
• Realisasi Kementerian/Lembaga (K/L) capai 68 persen
• Kementerian Pertahanan catat penyerapan tertinggi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di NTT hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp6,70 triliun atau 67,07 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan.

Capaian ini menunjukkan tren positif dan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta menjaga daya beli masyarakat di daerah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, menjelaskan belanja pemerintah pusat, termasuk belanja K/L dan transfer ke daerah, hingga Oktober 2025 telah terserap sebesar Rp26,13 triliun atau 77,01 persen dari total pagu Rp33,94 triliun. 

Capaian tersebut hanya sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 0,51 persen.

“Penurunan tipis ini lebih disebabkan oleh proses pembukaan blokir pagu belanja akibat kebijakan efisiensi di awal tahun. Namun secara umum, tren realisasi masih menunjukkan arah positif,” ujar Adi Setiawan kepada POS-KUPANG (13/11/2025).

Belanja K/L Didominasi Belanja Pegawai

Dari total realisasi Rp6,70 triliun, belanja terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,39 triliun atau 84,51 persen.

Selanjutnya belanja barang mencapai Rp2,37 triliun atau 56,32 persen, belanja modal sebesar Rp930 miliar atau 52,90 persen, dan bantuan sosial sebesar Rp19,8 miliar atau 71,90 persen.

“Komponen belanja pegawai masih mendominasi, tetapi kami juga mendorong percepatan pada belanja barang dan modal agar efek ekonomi bisa lebih terasa langsung di masyarakat,” tambahnya.

10 K/L Terbesar Sumbang 80 Persen dari Total Pagu

Dari total 47 K/L di NTT, terdapat sepuluh Kementerian/Lembaga dengan alokasi belanja terbesar yang menyumbang sekitar 80,75 persen dari total pagu K/L tahun 2025 atau senilai Rp8,07 triliun. 

Hingga akhir Oktober, realisasi dari sepuluh K/L tersebut telah mencapai Rp5,52 triliun, atau 68,33 persen dari total pagu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki alokasi pagu terbesar yaitu Rp2,14 triliun, dengan realisasi Rp1,18 triliun atau 55,34 persen. 

Disusul Kepolisian Republik Indonesia dengan pagu Rp1,44 triliun dan realisasi Rp1,21 triliun atau 83,84 persen, serta Kementerian Agama dengan pagu Rp1,05 triliun dan realisasi Rp0,81 triliun atau 76,86 persen.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mencatat pagu sebesar Rp0,87 triliun dengan realisasi Rp0,55 triliun atau 63,19 persen. 

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Dukung Penuh Peluncuran 80.000 KMP, Wujudkan Desa Tangguh dan Mandiri

Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Sainstek) memiliki pagu Rp0,86 triliun dengan realisasi Rp0,50 triliun atau 58,66 persen.

Kementerian Pertahanan mencatat kinerja terbaik dengan serapan 84,74 persen dari pagu Rp0,78 triliun atau sekitar Rp0,66 triliun terealisasi. 

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan memiliki pagu Rp0,26 triliun dan realisasi Rp0,16 triliun atau 63,25 persen.

Kementerian Pertanian mencatat penyerapan terendah, yakni 51,19 persen dari pagu Rp0,25 triliun, dengan realisasi sekitar Rp0,13 triliun. 

Adapun Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki pagu Rp0,22 triliun dengan realisasi Rp0,15 triliun atau 66,20 persen, dan Mahkamah Agung memperoleh pagu Rp0,21 triliun dengan realisasi Rp0,17 triliun atau 80,03 persen.

Dari capaian tersebut, terlihat Kementerian Pertahanan menjadi lembaga dengan kinerja belanja tertinggi, sedangkan Kementerian Pertanian menjadi yang terendah di antara sepuluh K/L terbesar.

Dorong Akselerasi Penyerapan Anggaran

DJPb NTT terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan. 

Upaya percepatan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan dan penyaluran anggaran, serta peningkatan koordinasi antara satuan kerja dan KPPN di seluruh provinsi.

Secara berkala, DJPb NTT juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan tujuh indikator utama, yakni revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output.

“Kami berharap kinerja belanja tahun 2025 ini bisa semakin memperkuat kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTT. Belanja negara harus menjadi motor pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Adi Setiawan.

Dengan sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun, Kanwil DJPb NTT optimistis serapan belanja akan terus meningkat seiring dengan akselerasi kegiatan di lapangan dan penguatan koordinasi antarinstansi. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS