LIPSUS: PLTAL Jangan Ganggu Aktivitas Nelayan, Bupati Flotim Cek Amdal

“Proyek ini sebenarnya sudah digagas sekitar 11 tahun lalu, namun sempat tertunda karena kendala administratif dan regulasi. Sebab, proyek ini bersinggungan dengan dua kementerian yakni PUPR untuk jembatannya dan ESDM untuk energinya. Itu yang membuat prosesnya cukup kompleks,” kata Andre Koreh, Rabu (22/10).

Meski demikian, lanjutnya, pihak Tidal Bridge bersama investor dari lembaga keuangan pembangunan Belanda, FMO, memastikan komitmen untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. 

Bahkan, proyek ini kini dipersiapkan untuk masuk dalam daftar PSN melalui pembahasan bersama Bappenas dan ditargetkan rampung sebelum akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tahun 2029.

Menurut Andre Koreh, Tidal Bridge kini menggandeng Pertamina Renewable Energy sebagai mitra strategis menggantikan Nusantara Power yang merupakan anak perusahaan PLN, yang sebelumnya sempat terlibat. 

“Pertamina datang langsung ke NTT untuk melihat kesiapan daerah dan dukungan politik. Mereka akan menandatangani Joint Development Agreement (JDA) atau perjanjian pengembangan bersama pada akhir tahun ini,” ujar Andre Koreh.

Selain itu, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nasional maupun internasional (Asia – International Environmental Assessment) akan diperbarui untuk memenuhi ketentuan teknis terbaru. 

Setelah JDA ditandatangani, FMO akan mencairkan dana tahap pertama senilai 20 juta dolar AS dari total investasi yang direncanakan sebesar 250 juta dolar AS.

Andre Koreh menegaskan, seluruh risiko proyek akan ditanggung penuh oleh investor, bukan oleh pemerintah.

“Jika uji coba turbin tidak berhasil menghasilkan listrik, semua risiko itu ditanggung pihak Tidal Bridge dan Pertamina. Pemerintah daerah dan pusat sama sekali tidak menanggung risiko finansial,” tegas Andre Koreh.

Andre Koreh menambahkan, apabila semua proses administrasi berjalan lancar, proyek diperkirakan bisa mulai dikerjakan pada Maret 2026. Proyek ini akan diawali dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 40 megawatt (MW), yang nantinya bisa dikembangkan secara modular hingga mencapai potensi maksimal sekitar 300 MW, berdasarkan hasil kajian BRIN dan BPPT.

“Potensi arus laut di Selat Larantuka ini sangat besar dan bisa menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan bagi NTT, terutama untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Pulau Flores,” ujar Andre Koreh.

Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD telah menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan proyek ini. 

Andre Koreh optimistis, dengan dukungan tersebut dan komitmen kuat dari para investor, proyek energi arus laut pertama di Indonesia ini akhirnya bisa terwujud setelah penantian panjang.

“Kerinduan masyarakat NTT untuk melihat proyek ini berjalan sudah sangat tinggi. Kita berharap tidak ada lagi hambatan, baik dari sisi administrasi maupun sosial. Semua pihak sudah siap,” kata Andre Koreh. 

Seperti diberitakan Pos Kupang, Rabu (22/10) Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menerima audiensi dengan tim Tidal Bridge terkait perkembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Larantuka di Ruang Rapat Gubernur pada Senin, (20/10).