LIPSUS: Menu MBG Diolah Dini HarI, Muhaimin Iskandar Tinjau SPPG 

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Yayasan Sinar Mentari Sejati, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Rabu (1/10/2025).

Dalam kunjungannya, Menko Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya program MBG bagi anak-anak, terutama siswa SD dan balita, sebagai cara cepat dan efektif dalam mengatasi masalah gizi buruk.

“Manfaat untuk anak-anak kita, terutama SD dan balita, benar-benar cara cepat yang paling pokok. Saya berharap program ini tidak hanya mengatasi gizi buruk, tapi juga memperbaiki kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak, ” ujar Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar juga menekankan pengurangan konsumsi makanan instan dan ber-MSG yang selama ini merusak selera makan anak-anak. “Banyak anak kecil yang tiap hari mencari snack MSG. Kita berharap produk MBG selain bergizi, berkualitas, juga dapat mengembangkan selera masyarakat secara sehat, ” tambah Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya disiplin bagi pengelola dapur MBG (SPPG). Jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen. “Ini program raksasa yang harus didukung bersama sebagai gerakan penanggulangan gizi dan stunting anak, " jelas Muhaimin Iskandar.

Terkait maraknya kasus keracunan MBG sebelumnya, Menko Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa koordinasinya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat. 

“Saya hanya melihat dari sisi pemberdayaan. untuk pelaksanaan sehari-hari memang di bawah tim dari BGN , tapi kami ingin MBG menjadi ekosistem pemberdayaan masyarakat, melibatkan UMKM, dan mendukung produktivitas masyarakat, ” ungkap Muhaimin Iskandar. 

Muhaimin Iskandar memuji kinerja dapur SPPG Yayasan Sinar Mentari Sejati  tersebut. “Sangat memuaskan. Dapur SPPG di sini sangat membanggakan. Para siswa, pemilik dapur, dan kepala dapur senang. Jadwal produksi sudah bagus; mulai jam 1 siang bahan baku siap. Pukul 2 malam diolah dan pukul 6 pagi sudah siap distribusi sampai pukul 9, ” terang Muhaimin Iskandar.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kupang, Kristoforus Tpoy menyampaikan bahwa kedatangan Menko PM adalah bentuk dukungan terhadap program MBG sekaligus pemberdayaan masyarakat.

“Program ini ada penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Pemberdayaan juga terjadi melalui pengambilan bahan baku lokal sehingga dapur-dapur yang ada di Kabupaten Kupang bisa memberdayakan masyarakat di sekelilingnya. Dengan hadirnya dapur ini, ekonomi masyarakat sekitar bisa ikut meningkat, " jelas Kristoforus Tpoy. 

Sementara Bupati Kupang, Yosef Lede menegaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kupang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Program ini tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang layak untuk mendukung prestasi belajar di sekolah.

Bupati Yosef Lede mengatakan, guna menjami  keamanan makanan dalam program MBG, Pemkab Kupang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan.  Hal ini diakukan menyusul maraknya kasus keracunan makanan bergizi di berbagai daerah. 

“Satgas ini bertugas meminimalisir potensi terjadinya keracunan. Kami juga menggandeng tenaga ahli gizi di tiap wilayah agar makanan yang disajikan betul-betul aman dan layak dikonsumsi anak-anak, ” jelas Yosef Lede.

Tak hanya itu , Pemkab Kupang juga mempersiapkan dapur-dapur umum sebagai pusat penyediaan makanan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program MBG dapat menjangkau hingga ke wilayah 3T.

Terkait kehadiran Menko Muhaimin, Bupati Yosef menyampaikan apresiasinya. 

“Dengan dukungan ini, kami berharap Kabupaten Kupang bisa menjadi contoh pelaksanaan MBG sekaligus pengelolaan Sekolah Rakyat yang baik bagi daerah lain, ” tandas Yosef Lede. 

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menekankan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, perlu diterapkan serius.

"Jangan sampai program makanan bergizi gratis ini yang merasakan dampaknya justru masyarakat di luar Manggarai Barat. Kalau ini yang terjadi maka pertumbuhan ekonomi termasuk perputaran keuangan itu pasti stag," tutur Edistasius Endi,  usai melantik empat pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Mabar, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (1/10/2025).

Menurut Edistasius Endi, subjek dan objek dari program prioritas Presiden Prabowo berada di desa. Untuk itu, camat, sekcam, maupun kepala seksi di kecamatan manfaatkan betul program makanan gizi gratis.

Edistasius Endi mengatakan, camat dan sekcam memiliki tugas penting untuk mendorong kinerja kepala desa untuk memberdayakan petani agar produktif dalam bertani.

"Tanam sayur, buah-buahan, tomat, cabe, ternak ayam, ternak babi, kambing. Karena itu semua yang dibutuhkan di program makanan gizi gratis," kata Edistasius Endi.

Edistasius Endi berpesan agar para camat beserta seluruh perangkat, harus mengecek di setiap desa. Bila ditemukan petani tidak bertanam, maka wajib didorong bisa produktif. 

*Bakteri dan Virus

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap delapan bakteri yang menyebabkan banyak siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Delapan bakteri tersebut ditampilkan Kemenkes saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). 

Ke-8 bakteri tersebut adalah salmonella, escherichia coli , bacillus cereus, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, dan shigella.  Selain delapan bakteri tersebut, juga ditemukan dua virus penyebab keracunan MBG, yakni norovirus atau rotavirus dan hepatitis A virus. 

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, temuan tersebut menjadi penting untuk menentukan perawatan seperti apa yang diperlukan korban keracunan. "Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Temuan bakteri dan virus yang menjadi penyebab itu juga bermanfaat untuk mengetahui sumber keracunan. "Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam forum yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap, sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025.

BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur. Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.

"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). 

"Kemudian wilayah III ada 1.003 orang," sambungnya. 

Baca juga: Mantan SPG Kini Jadi Personel Dapur MBG: Program Ini Angkat Pekerja yang Tadinya Menganggur

Dalam rapat tersebut, Dadan mengakui banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG belum memiliki sanitasi air yang baik. 

"Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi," ujar Dadan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. Contohnya, kondisi sejumlah SPPG di Bandung. Meski dapur SPPG setempat dinilai tertata baik, tetapi standar pencucian peralatan makan belum sesuai aturan.

BGN sendiri telah meminta SPPG memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan. 

*Fokus Evaluasi Total

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta BGN menghentikan sementara penambahan dapur baru dalam program MBG. Juga mengevaluasi secara menyeluruh semua dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ada saat ini. 

“Saya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” ujar Charles di Gedung DPR RI, Rabu (1/10/2025). 

Selain itu, Charles juga meminta adanya audit ketat dan independen terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. “Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi,” jelas Charles.

Menurut Charles, rangkaian kasus keracunan membuktikan adanya persoalan serius dalam tata kelola MBG. Keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan.  “Pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggapnya sekadar kasus insidental. Sebab, keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan,” tegasnya.

Charles kemudian mengusulkan kepada BGN agar mempertimbangkan dapur sekolah sebagai SPPG atau dapur MBG. Model dapur sekolah seperti di Jepang dan Tiongkok dapat menjadi rujukan. 

“Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga,” ungkapnya. 

Baca juga: Cegah Kasus Keracunan, MBG Dicek Gunakan Alat Rapid Test

“Sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Karena hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG," pungkasnya. 

Charles mengaku sedih saat mengetahui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipelesetkan menjadi Makan Beracun Gratis oleh netizen di media sosial. Setelah banyak peristiwa keracunan MBG, muncul kritik-kritik di media sosial yang dikemas dengan lucu sekaligus menyedihkan. 

"Tapi ini sedih, saya sedih melihat ini. Jadi harus ada hal besar yang dirubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan," tutur Charles. Menanggapi hal ini, ia menyatakan menghormati kritik masyarakat. Meski demikian, ia berharap kritik itu tidak mengaburkan substansi program MBG. (nov/moa/kompas.com)

*Perlu Miliki Dasar Aturan 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai program MBG memerlukan dasar hukum yang kuat. 

“Harus ada tata kelolanya yang diatur, misalnya dengan PP (peraturan pemerintah) atau perpres (peraturan presiden). Sejauh ini tidak ada semua,” kata Mahfud dalam podcast-nya yang disiarkan di YouTube, Selasa (30/9/2025).

Menurut Mahfud, tanpa dasar hukum yang kuat, program sebesar MBG akan sulit dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Asas kepastian hukum menjadi hal penting agar semua pihak memahami batas tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan. 

“Kalau saya melakukan ini, kalau benar akibatnya ini. Kalau salah, saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini. Kan bisa, kalau ada kepastian hukum,” tegas Mahfud.

MBG tetap harus dilanjutkan karena manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelemahan yang ada, asalkan landasan hukumnya segera dilengkapi. 

“Mungkin manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak daripada kejelekannya,” kata ahli hukum tata negara ini. 

“Tetapi tetap, sekecil apa pun kejelekan itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan asas kepastian hukum, agar semuanya nyaman,” lanjutnya.

Baca juga: LIPSUS: Kejaksaan Sita Satu Dos Berkas Dana Hibah, Geledah Kantor KPU Sumba Timur

Mahfud mencontohkan kasus di lapangan, ada guru diminta mengganti perlengkapan makan anak-anak yang hilang, padahal bukan tanggung jawab mereka. 

“Pernah ada keluhan ini, omprengnya kurang dari seharusnya. Misalnya, ompreng yang kami kirim 100, kalau ini tinggal 97, yang mana 3? Gurunya yang disuruh ganti. Misalnya, kalau satu itu taruhlah Rp 50.000, kan besar nilainya kalau di desa,” ujarnya.

Menurut Mahfud, situasi seperti itu menunjukkan perlunya aturan dan kejelasan tanggung jawab di lapangan agar tidak menimbulkan keresahan bagi para pelaksana di sekolah. “Yang begini-gini ini perlu aturan. Ini semua harus segera dipenuhi dulu,” katanya.

Sementara Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10) menegaskan, Presiden Prabowo akan terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aturan ini disiapkan buntut maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat dalam dua bulan terakhir. 

“Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Dadan. “Karena dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,” sambungnya. (kompas.com)

*Salurkan 4,8 Juta Multivitamin 

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta. 

Penyerahan dilakukan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kemenhan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Donny mengatakan, penyaluran vitamin ini merupakan bagian dari dukungan Kemhan untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, sekaligus menyuplai kebutuhan prajurit TNI dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI. 

“Selain kita memberikan obat kepada Koperasi, kita juga memproduksi vitamin. Saat ini kita serahkan sekitar 4,8 juta butir vitamin yang akan kita serahkan kepada SPPG," kata Donny. 

"Ada sekitar 100 SPPG yang akan menerima vitamin ini, yang akan didistribusikan kepada SPPG yang ada di sekitar Jakarta," tambahnya.

Baca juga: Tinjau SPPG di Babau, Menko Muhaimin: MBG Harus Jadi Ekosistem Pemberdayaan

Multivitamin bernama Vitarma ini merupakan produk Pusat Farmasi Pertahanan, Pabrik Obat Pertahanan Negara, di bawah Kementerian Pertahanan, sebagaimana keterangan kemasan kardus multivitamin itu.

Selain vitamin, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Obat-obatan tersebut akan didistribusikan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh pelosok tanah air. 

Obat yang diproduksi oleh Lembaga Farmasi TNI (Lafi) saat ini antara lain Fimol (Lafi AD), Ponstal (Lafi AL), dan Cevalaf (Lafi AU), yang merupakan obat pereda nyeri dan antibiotik.

“Jadi ini merupakan dukungan Kementerian Pertahanan kepada bangsa dan negara ini untuk ketahanan kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa pertahanan yang kuat salah satunya juga didukung oleh unsur SDM yang kuat dan sehat," jelas Donny.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa distribusi obat-obatan tersebut akan diprioritaskan melalui klinik desa dan apotek desa, yang kini banyak dikelola oleh Kopdes Merah Putih.

“Obat-obatan ini nanti akan didistribusikan dari kegiatan apotek dan klinik desa yang kita mulai karena ada dari poskesdes dan puskesmas pembantu yang sudah bertransformasi menjadi unit kegiatan dari koperasi desa. Itu akan diutamakan," ujar Ferry. 

Baca juga: Negara Bayar Premium, Anak-anak MBG Terima Makanan Murahan 

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dalam memberikan layanan kesehatan murah, terjangkau, bahkan gratis. “Ini bukti nyata TNI kita melihat dan merasakan wujud kegiatan dari TNI yang sekarang juga mulai bergerak di penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis," pungkasnya. (kompas.com)

NEWS ANALISIS
Pengamat politik dari ADIPSI, Darmawan Purba : Beri Kewenangan Pemda

Keterlibatan penuh pemda menjadi kunci memperbaiki manajemen MBG. Pengawasan dapur MBG yang dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyisakan celah. Tanpa dukungan pemda, rantai pengawasan berjalan kurang optimal dan respons terhadap insiden menjadi memakan waktu.

Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa Pemda mampu bergerak cepat ketika diberi mandat yang jelas.

Meski begitu, kewenangan saja tidak cukup. Pemerintah pusat perlu mendukung peningkatan kapasitas SDM agar standar higienitas MBG bisa seragam di seluruh daerah.

Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 menunjukkan dari 8.583 dapur MBG di Indonesia, baru 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikat ini menjadi syarat vital untuk memastikan keamanan pangan olahan maupun siap saji.

Dengan dukungan SDM dan kewenangan yang kuat, program MBG tidak hanya menjadi proyek distribusi gizi, tetapi juga bisa berkembang menjadi ekosistem pengelolaan gizi yang partisipatif.

Pemda perlu menggandeng sekolah, guru, komite orang tua, PKK, Karang Taruna, hingga UMKM lokal penyedia bahan baku. Model ini membuat pengawasan bukan sekadar administratif, tapi juga moral dengan rasa tanggung jawab bersama.

Selain itu, desentralisasi kewenangan harus disertai partisipasi aktif masyarakat. Dengan begitu, MBG bukan hanya proyek pemerintah pusat, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan semua pihak.

Jika Pemda diberi kewenangan penuh, SLHS diterapkan menyeluruh, dan masyarakat terlibat aktif, MBG bisa keluar dari krisis manajemen dan membangun kepercayaan publik. (ant)

Penyebab Keracunan

1.Delapan Bakteri 
*Salmonella
*Escherichia coli 
*Bacillus cereus
*Staphylococcus aureus
*Clostridium perfringens
*Llisteria monocytogenes
*Campylobacter jejuni
*Shigella.
 
2.Dua Virus
*Norovirus atau  rotavirus 
*Hepatitis A virus

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS