Nelayan Gelar Aksi Damai

Begini Pernyataan Staf Ahli Gubernur NTT Terkait Aksi Damai Nelayan 

Hal yang ketiga, ia juga mengatakan terkait  hal-hal yang sifatnya deviatif atau berpotensi terjadinya penyimpangan. 

Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/MARIA SELFIANI BAKI WUKAK
STAF AHLI - Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si memberikan tanggapannya kepada awak media seusai audiensi bersama 15 orang perwakilan massa aksi, Kamis (2/10/2025). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Selfiani Baki Wukak 

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si menyampaikan tiga tanggapan terkait aksi demo para nelayan di Kantor Gubernur NTT, Kamis (2/10/2025).

Tiga poin tanggapan yang disampaikan, yakni kebijakan, teknis manajemen dan penertiban di seluruh praktek lokal.

Ady Mandala menyapaikan hal ini kepada awak media seusai audiensi bersama 15 orang perwakilan nelayan. 

Turut hadir Plh Asisten I Setda Provinsi NTT Kanisius Mau dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sulastri Rasyid. 

Menurutnya, harus ada semacam evaluasi, sehingga setiap kebijakan publik  yang dikeluarkan dipastikan bahwa itu berguna untuk jalannya pemerintahan tetapi juga tidak boleh mencederai kepentingan publik. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Nelayan Gelar Aksi Damai Desak Gubernur NTT Copot Kadis Kelautan dan Perikanan

"Harus ada semacam evaluasi. Sehingga setiap kebijakan publik yang dikeluarkan dipastikan berguna untuk jalannya pemerintahan tetapi tidak boleh mencederai kepentingan publik," katanya.

Kedua, ia menyebutkan adanya hal-hal teknis yang dalam kerangka manajemen itu akan harus menjadi perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

"Adanya hal-hal teknis yang dalam kerangka manajemen menjadi perhatian dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan," tambahnya.

Hal yang ketiga, ia juga mengatakan terkait  hal-hal yang sifatnya deviatif atau berpotensi terjadinya penyimpangan. 

Ady menambahkan bahwa jalan keluar menurut Gubernur NTT untuk kedepannya harus ada digitalisasi agar tidak ada praktek-praktek manual yang berpotensi terjadinya penyimpangan atau meminimalisir adanya deviasi dalam hal ini terkait keluhan nelayan yang terkena pungli.

"Bahwa ke depan  segala sesuatu harus baik digitalisasi. Supaya potensi-potensi deviasi, kebocoran, praktek-praktek manual yang berpotensi terjadinya  penyimpangan dan lain sebagainya itu bisa diterapi (4:45) atau diintervensi dengan cara digitalisasi," ungkapnya. (ria)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved