LIPSUS: Kejaksaan Sita Satu Dos Berkas Dana Hibah, Geledah Kantor KPU Sumba Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur menggeledah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur pada Senin (29/9/2025).

Informasi yang diperoleh Pos Kupang menyebutkan,  penggeledahan dilakukan empat penyidik tindak pidana khusus dan enam staf Kejari Sumba Timur.

Mereka tiba di kantor KPU di Hambala, Kota Waingapu dan memeriksa memeriksa beberapa ruangan dan mengecek dokumen terkait dana hibah. 

Pos Kupang menyaksikan dari luar ruangan, terlihat sejumlah jaksa sedang membolak-balik berkas di dalam kantor KPU. Sementara para pegawai KPU ikut mendampingi penyidik dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari, Helmy Febrianto Rasyid mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp27,373 miliar. Dana tersebut merupakan hibah yang diberikan kepada KPU pada pelaksanaan Pilkada Bupati tahun 2024 lalu.

“Terkait dengan pengelolaan dana hibah KPUD tahun 2024,” kata Helmy Febrianto Rasyid usai penggeledahan di kantor KPU.

Helmy Febrianto Rasyid menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan kembali barang bukti terkait dugaan korupsi.

Dalam pengeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen di antaranya naskah perjanjian dana hibah (NPHD), dokumen dari seksi anggaran, surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas, hingga kwitansi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi.

Dokumen yang disita tersebut diambil dari sejumlah ruangan termasuk ruang Ketua KPU Sumba Timur, ruangan sekretaris dan anggota.

“Yang kami sita dokumen dari seksi anggaran, kemudian dokumen terkait NPHD, bukti-bukti SPJ perjalanan dinas dan kwitansi pengadaan ATK dan lain-lain pada Pilkada tahun 2024,” ungkap Helmy Febrianto Rasyid, yang didampingi Kepala Seksi Intelijen, Wiradhyaksa M. H. Putra dan tim penyidik.

Helmy Febrianto Rasyid menambahkan, penggeledahan dilakukan setelah penyidik mendapatkan surat perintah dari Kepala Kejari Sumba Timur dan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sumba Timur.

Baca juga: LIPSUS: SILPA Tembus Rp 2 Triliun, Kanwil DJPb Siap Kawal

Dalam kasus ini, kata Helmy Febrianto Rasyid, lebih dari 20 orang saksi telah diperiksa. Jumlahnya kemungkinan akan bertambah seiring ditemukan dokumen-dokumen baru yang diambil saat penggeledahan tersebut.

20 orang diperiksa itu yakni pimpinan dan anggota KPU, pihak ketiga penyedia pengadaan ATK dan pejabat instansi Pemkab Sumba Timur terkait.

Sementara itu, perhitungan kerugian negara masih menunggu hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sementara belum. Perhitungan kerugian negara akan dihitung oleh BPKP,” tambah Helmy Febrianto Rasyid.

*KPU Terbuka

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur, Marthen Tanggu Rami mengatakan, pihaknya akan bersikap terbuka terkait pengungkapan dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp 27,373 miliar. 

“Kami terbuka saja terhadap mereka. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab (Kejari) tentu kita serahkan ke mereka,” ungkap Marthen Tanggu Rami.

Marthen Tanggu Rami menyatakan, sebelum penggeledahan, dirinya juga sudah diperiksa Kejari pada Mei lalu terkait dana hibah dari Pemda yang digunakan pada Pilkada tahun 2024.

Penyidik, lanjut Marthen Tanggu Rami, melakukan penggeledahan di seluruh ruangan kantor KPU, termasuk ruang ketua dan sekretaris. Dokumen yang disita, salah satunya berita acara kesepakatan anggaran antara Pemda dan KPU.

“Semua ruangan di kantor KPU mereka masuk periksa. Termasuk ruangan saya, sekretaris dan ruangan anggota. Kasubag termasuk keuangan,” ujar Marthen Tanggu Rami. (dim)
 

*Mencoreng Integritas KPU

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Timur, Umbu Nengi Rutung mengaku kaget mendengar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) digeledah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur. 

Walau demikian, Umbu Nengi Rutung mendukung agar kasus dana hibah sebesar Rp.27,373 miliar tersebut diungkap secara tuntas. 

Padahal dana itu diberikan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2024. “Kaget mendengar berita ini,” kata Umbu Nengi Rutung, anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Umbu Nengi Rutung menyayangkan dana yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pilkada yang transparan dan demokratis justru diduga disalahgunakan oleh KPU.

Menurut Umbu Nengi Rutung, hal itu sangat mencoreng integritas lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di daerah.

Baca juga: LIPSUS: Eks Kapolres Ngada Dituntut 20 Tahun,  Fajar Tidak Menyesali Perbuatannya

“Ini mencoreng integritas lembaga penyelenggara pemilu yang semestinya menjadi teladan bagi masyarakat,” ujar Umbu Nengi Rutung.

Umbu Nengi Rutung pun mendukung upaya Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi itu. Ia berharap KPU bekerja sama dalam pengungkapan kasus ini.

“Saya mendukung upaya yang dilakukan oleh Kejari agar masalah ini bisa diungkap secara transparan. Berharap pihak KPUD bisa bekerja sama dengan baik untuk mengungkap dugaan salah guna dana hibah ini,” ungkap Umbu Nengi Rutung. (dim)