LIPSUS: SILPA Tembus Rp 2 Triliun, Kanwil DJPb Siap Kawal

"Mempercepat diupayakan sampai akhir tahun anggaran itu dana daerah yang ada di rekening kas daerah itu mesti bisa digunakan, terserap seluruhnya supaya Silpa-nya kecil," kata Kristoforus Loko. 

Kristoforus Loko menyoroti juga saldo SILPA pada triwulan II tahun 2025 di Pemprov NTT senilai lebih dari Rp 300 miliar. Meski tidak mengetahui dari pos anggaran mana, ia berharap Pemprov segera menindaklanjuti itu. 

Sisa waktu empat bulan pada tahun ini, menurut dia, bisa mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah yang sudah disepakati, baik dalam APBD murni maupun APBD perubahan begitu.

Kristoforus Loko menjelaskan, pada penyerapan APBD Pemprov NTT tahun sebelumnya cukup maksimal. Sehingga, penyampaian saat ini oleh DJPb adalah sebuah peringatan agar Pemerintah segera melakukan percepatan. 

Baca juga: LIPSUS: Tunjangan Rumah untuk Pimpinan DPRD Flores Timur Rp 2 Miliar Lebih 

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Kantor Perbendaharaan Negara itu kan semacam warning kepada pemerintah supaya mempercepat realisasi, proses pelaksanaan, proses eksekusi terhadap semua program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan di dalam APBD," ujar Kristoforus Loko. 

Kristoforus Loko berharap hingga akhir tahun, APBD bisa terserap optimal. Sekalipun tidak ada resiko ketika terdapat saldo SiLPA, namun dampak yang timbul cukup besar. 

Karena, APBD yang disusun dan disepakati sesungguhnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dia bisa mengentaskan kemiskinan.

Artinya uang yang disiapkan Pemerintah dimaksudkan bisa berputar di masyarakat begitu. Jika tidak segera direalisasikan, maka berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi.

"Akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat begitu," kata Kristoforus Loko. 

Baca juga: LIPSUS: Dansatgas Bawa Kado untuk Paulus Taek Oki, korban penembakan UPF

Kristoforus Loko mengatakan, jika anggaran tidak digunakan maka bisa dibilang rugi. Sebab, keberadaan anggaran sangat penting menopang sistem perekonomian publik. Dia tidak ingin anggaran hanya menganggur 

"Dia harus berdampak pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan. Kalau uang itu nganggur atau tidak dimanfaatkan, nah itu yang akan menimbulkan kerugian kepada daerah, kepada masyarakat begitu," ujar Kristoforus Loko. 

Namun demikian, Kristoforus Loko mengingatkan Pemerintah agar tidak tergesa-gesa untuk menggunakan APBD. Anggaran harus diperuntukkan pada program yang sudah direncanakan dan termuat dalam dokumen APBD. (fan) 

• NEWS ANALISIS

Akademisi FISIP Undana, Ricky Ekaputra Foeh, MM : Cermin Lemahnya Eksekusi

Data Kanwil DJPb NTT per Agustus 2025 mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di hampir seluruh pemerintah daerah NTT tembus lebih dari Rp  2 triliun pada triwulan II.